Upaya Gernas BBI Dorong 30 Juta UMKM Masuk Platform Digital pada 2030

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 30 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diproyeksi masuk ke dalam platform digital (onboarding) pada 2030. Untuk mencapai target tersebut salah satunya melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) .

Harlina Sulistyorini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), mengatakan Gernas BBI merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan mengajak masyarakat mencintai produk lokal dan wisata dalam negeri.

Hingga Mei 2022, jumlah UMKM/IKM/artisan on-boarding mencapai 11,2 juta unit sejak GBBI diluncurkan pada 2020.

“Sebagian besar pelaku UMKM ada di desa. Ini menjadi trigger untuk meningkatkan kualitas produk dan kuantitasnya juga. Kita ditargetkan 2023 ada 30 juta UMKM ada di platform digital,” kata Herlina pada Webinar "Kolaborasi untuk On-Boarding UMKM dan BUMDes - Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022" yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S), melalui ketwrangannya, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: KKP Boyong 67 UMKM ke Acara Puncak Gernas BBI di Kalimantan Selatan

Fokus Gernas BBI di setiap provinsi adalah penguatan dalam jumlah onboarding dan mendukung target 30 juta UMKM. Serta menyesuaikan konsep kampanye, memaksimalkan keterlibatan Digiku, insentif promosi untuk kampanye, peningkatan peran pemda, hingga peningkaan peran Top Brand.

Di Provinsi Maluku Utara, peran Kemendes PDT pada tahun ini adalah sebagai pelaksana tugas di Provinsi Maluku Utara.

Herlina menambahkan Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk belanja produk dalam negeri utamanya UMKM minimal 40 persen.

Baca juga: Kemenperin: Gernas BBI Jadi Jaring Penyelamat IKM dari Keterpurukan

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan realisasi di produk dalam negeri (PDN) di provinsi/kabupaten/kota se-Maluku Utara masih rendah.
Realisasi belanja PDN tertinggi baru sebesar 14,85 persen di Kota Tidore Kepulauan.

“Gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Maluku Utara agar mempercepat realisasi belanja PDN. Aktivasi e-katalog lokal memastikan belanja PDN melalui e-katalog dan tim P3DN/BBI Maluku Utara untuk percepatan realisasi belanja,” kata dia.

Baca juga: Lewat Gernas BBI, 30 Juta IKM Ditargetkan Onboarding ke Digital di 2023

Dorong produk belanja dalam negeri

Syamsudin Banyo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara, mengatakan pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dari KUMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil, dan koperasi dalam negeri guna menyukseskan Gernas BBI pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring itu, dilakukan peningkatan jumlah produk daam negeri menuju satu juta produk dalam katalog elektronik. Serta, mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog sektoral/katalog lokal.

“Manfaatnya adalah menjangkau pasar yang lebih luas, efisiensi biaya operasonal, lebih profesional, perluas jangkauan promosi, mengurangi kehilangan pasar, pertumbuhan KUMKM lebih cepat,” kata dia.

Syamsudin menambahkan kendalanya adalah kesiapan jaringan intenet, kemampuan sumber daya manusia tentang literasi digital, logistik ongkir dari dan ke Maluku Utara tinggi, hingga pembiayaan UMKM.

“Dengan top brand diharapkan bisa memberikan dorongan usaha bagi UMKM. Bumdes tidak bisa diintervensi dalam hal pembiayaan, kecuali kerja sama. Kami harap bumdes-bumdes bisa terus berpartisipasi,” kata Syamsudin.