Akhir 2022, PT Pegadaian Targetkan Realisasi KUR Syariah Rp 700 Miliar

SURABAYA, KOMPAS.com - Hingga akhir 2022, Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis Syariah yang disalurkan PT Pegadaian ditarget mencapai realisasi Rp 700 miliar dengan jumlah masyarakat yang dilayani sekitar 80.000 nasabah.

"Realisasi KUR Syariah yang kami salurkan memang terbilang rendah, karena disalurkan mulai pertengahan 2022. Tapi menurut saya itu sudah bagus untuk menunjukkan Pegadian bisa menyelurkan KUR Syariah," kata Kepala Divisi Unit Usaha Syariah PT Pegadian Beni Martina Maulan saat mengisi kuliah tamu Keuangan Syariah Goes To Campus di Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (9/11/2022).

PT Pegadaian serentak menyalurkan Kredit KUR berbasis syariah untuk membantu pelaku usaha super mikro dalam pengembangan usaha sejak Juni 2022. 

Pegadaian menargetkan, layanan tersebut dapat diakses di lebih dari 4.000 outlet seluruh Indonesia pada bulan Juli 2022, dengan dana penyaluran KUR sebesar Rp 5,9 triliun.

Baca juga: Pegadaian Siapkan KUR Syariah Rp 5,9 Triliun untuk Pengembangan Usaha Super Mikro

Adapun plafon pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian, mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 10 juta per nasabah.

Plafon tersebut ditambah dengan biaya pengelolaan (mu’nah) sebesar 6 persen per tahun.

Tahun depan, Beni menarget dapat menyakurkan KUR Syariah sebesar Rp 3,4 Triliun dengan target masyarakat yang dilayani sebanyak 280 ribu nasabah.

Baca juga: Telkomsel Gandeng BSI Bikin Program KUR Syariah lewat Platform Digital

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo mengatakan, pada tahun 2022 Pemerintah mengalokasikan dan KUR Syariah dengan total plafond sebesar Rp 373,17 triliun.

Pembiayaan KUR Syariah yang salah satunya disalurkan oleh Pegadaian Syariah kepada wirausaha baru bertujuan membantu pengusaha pemula untuk mengembangkan usahanya pada tahap awal hingga dapat “naik kelas” seiring berkembangnya usaha.

Pada 2022, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 85,10 persen, lebih tinggi dari tahun 2021 yang mencapai 83,6 persen.

"Pemerintah melalui Sekretariat Dewan DNKI terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta para pemangku kepentingan seperti Lembaga Keuangan Syariah dan Perguruan Tinggi untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen tahun 2020” ujarnya.