Dorong UMKM Naik Kelas, Pemerintah Alokasikan KUR Rp 450 Triliun pada 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) senilai Rp 450 triliun pada 2023. Dana KUR tahun ini meningkat 20 persen dibandingkan alokasi tahun lalu senilai Rp 373 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus mendukung pertumbuhan UMKM, terutama dari aspek pembiayaan.

"Pemerintah juga mendukung program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan berbagai pihak untuk memperkuat pemberdayaan UMKM agar semakin naik kelas dan meningkat daya saingnya di era transformasi digital," ujar Airlangga dikutip dari Antara, Senin (13/2).

Baca juga: Percepat Migrasi Aset Jiwasraya, Pemerintah Bakal Suntik PMN Rp 3 Triliun

Airlangga mengatakan toko kelontong SRC dapat memiliki daya saing melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) yang mencakup pengembangan usaha, ekspansi pasar, hingga perluasan akses digitalisasi.

"Mitra SRC bisa mendapat fasilitas kredit dengan nilai hingga Rp 500 juta. Saya yakin 225.000 toko kelontong yang tergabung dalam SRC merupakan pengusaha UMKM yang kredibel dan bankable, sehingga dapat memperoleh kredit yang disediakan oleh pemerintah," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan di tengah tantangan resesi tahun ini, UMKM menjadi penopang ekonomi dengan kontribusi yang besar dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Baca juga: Erick Thohir: Sektor Jasa Keuangan Miliki Kontribusi Laba Tertinggi di BUMN

Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu menjadi fokus tahun ini untuk menjadi bekal pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global.

Menurut dia, program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan SRCIS kepada toko kelontong SRC menjadi salah satu contoh sukses kemitraan kolaboratif dalam rangka penguatan UMKM.

"Kadin bersama Sampoerna bersama-sama menguatkan UMKM melalui bentuk kemitraan yang inklusif untuk UMKM. Ini gerakan yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto Oktober lalu untuk menaikkan kelas UMKM," ujarnya.