Menjaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

BADAN Pusat Statistik pada 1 Maret 2023, merilis data inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) Februari 2023 dengan inflasi 5,47 persen (year on year/yoy). Data secara tahunan tersebut, lebih tinggi dari bulan sebelumnya, 5,28 persen.

Dari andil inflasi berdasarkan komponen, Harga Bergejolak (volatile inflation) berandil terhadap inflasi secara umum sebesar 1,28 persen, harga diatur pemerintah (administered inflation) 2,17 persen dan inflasi inti 2,02 persen.

Pada Februari 2023, terjadi inflasi bulanan (m-to-m) sebesar 0,16 persen, atau lebih rendah daripada inflasi bulanan Januari 2023 sebesar 0,34 persen.

Akan tetapi, tingkat inflasi bulanan Februari 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Pada Februari 2022, terjadi deflasi sebesar 0,02 persen (Sumber BPS).

Dari rilis BPS, diketahui; tekanan inflasi administered price secara tahunan masih tinggi. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, tarif angkutan udara, tarif air minum PDAM, dan tarif angkutan dalam kota.

Sementara komponen volatile inflation meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah beras, telur ayam ras, ikan segar, cabai merah, bawang merah, dan tahu mentah.

Tekanan inflasi komponen inti secara tahunan masih moderat. Inflasi berdasarkan kelompok secara tahunan, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi 7,23 persen dengan andil inflasi 1,87 persen atau lebih tinggi dari 11 komponen dalam keranjang IHK.

BPS mengingatkan, “Waspada komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Ramadhan, seperti bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya.”

Stabilisasi menjelang Ramadhan

Secara umum, kemungkinan inflasi pangan saat ini terjadi karena tiga hal. Pertama, tekanan permintaan (demand pull). Pascadaya beli masyarakat mengalami recovery, mobilitas kebutuhan meningkat baik untuk konsumsi dan industri/UMKM.

Namun di saat yang sama, kegiatan produksi terkait komponen pangan pokok seperti beras, mengalami shortage akibat musim panen.

Aggregate demand yang lebih tinggi dari ketersediaan dan volume pasokan, menyebabkan terjadi dinamika pada harga.

Kedua, faktor output. Pada penghujung 2022, polemik harga beras ini menjadi soal. Karena hasil produksi yang dijanjikan menteri pertanian sebesar 600.000 ton untuk memenuhi kebutuhan nasional tidak jelas.

Secara angka, diklaim bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) cukup. Namun sejak tahun lalu, publik dan media bertanya, sebaran pasokannya dimaksud adanya di mana saja?

Publik belum mendapat data dan jawaban yang pasti. Sementara permintaan riil tak mampu dijawab dengan ketersediaan data CBP.

Pasalnya, jika CBP cukup; mampu menjawab permintaan agregat, maka tak mungkin ada dinamika harga yang mendorong terjadinya peningkatan inflasi pada kelompok makanan seperti beras dan produk pangan lainnya.