Bangun "Buffer Zone" Depo Plumpang, Kementerian BUMN Minta Pemprov DKI Relokasi Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan perlu adanya relokasi warga sekitar area Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang untuk pembangunan buffer zone seluas 50 meter persegi. 

Buffer zone atau zona penyangga adalah wilayah yang akan memisahkan antara pemukiman warga dengan Depo Plumpang. Ini sebagai tindaklanjut dari insiden kebakaran di Depo Plumpang pada 3 Maret 2023 lalu.

Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Pertamina akan membangun buffer zone di area Depo Plumpang seluas 50 meter persegi. Oleh sebab itu, perlu adanya relokasi warga, yang dalam hal ini perlu melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kalau buffer zone itu urusan Pemprov dong, bukan urusan Pertamina. Mana bisa kami yang memindahkan orang? Enggak bisa. Itu tugas Pemprov untuk memindahkan orang," ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Cerita Dirut Pertamina soal Depo Plumpang, Dulu Dibeli Tahun 1971, Kini Dikepung Permukiman Warga

Sudah ada rencana Pertamina pindahkan fasilitas BBM ritel dari Depo Plumpang

Arya menjelaskan, Pertamina sendiri memang berencana memindahkan salah satu fasilitasnya dari Depo Plumpang, yakni terminal BBM ritel ke Kali Baru, Jakarta Utara, lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Namun, pembangunan dan pemindahan ke Kali Baru membutuhkan waktu yang cukup lama, setidaknya mencapai 3-4 tahun. Oleh sebab itu, pembangunan buffer zone tetap diperlukan segera mungkin.

Terlebih, fasilitas lain yang ada di area Depo Plumpang seperti terminal BBM untuk industri, LPG, hingga pelumas tidak akan dipindah. Maka artinya, Depo Plumpang tidak akan ditutup, namun pengamanannya yang ditingkatkan.

"Deponya kan punya aset Pertamina, apa akan dipindah? Enggak juga, cuma terminal untuk BBM yang rencananya dipindah ke lahan Pelindo. Ini untuk kebutuhan Jabodetabek, dan butuh waktu 3-4 tahun untuk membangunnya (depo di Kali Baru)," tutur Arya.

Baca juga: Komisi VI DPR Usulkan Bentuk Tim Investigasi Terkait Terbitnya IMB Dekat Depo Pertamina Plumpang

Pertamina beri kompensasi ganti untung

Menurut Arya, pembangunan buffer zone pada dasarnya buat keamanan masyarakat itu sendiri yang berada di area Depo Plumpang. Oleh sebab itu, pembangunan buffer zone merupakan keharusan.

"Rakyat enggak boleh kehilangan nyawa. Jangan gaea-gara pemukiman, mereka kehilangan nyawa, enggak boleh dong. Yang utama adalah dia tidak kehilangan nyawa, maka mau tidak mau buffer zone-nya harus dibuat," ungkap dia.

Terpisah, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pembangunan buffer zone akan membuat adanya relokasi warga dari tanah milik Pertamina.

Dia bilang, pihaknya akan memberikan kompensasi pembebasan lahan dengan skema ganti untung.

"Yang paling urgent (mendesak) adalah buffer zone untuk dilakukan. Untuk itu tentu akan ada pembebasan dan akan ada kompensasi, akan ada ganti untung sesuai dengan skema atau aturan yang berlaku," ujar Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (14/3/2023).