Syarat dan Cara Dapat Subsidi Motor Listrik Senilai Rp 7 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, sampai saat ini, sebanyak 610 orang telah mendapatkan subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta dari pemerintah.

"Sudah ada 610 masyarakat yang diberi (subsidi motor listrik). Artinya masyarakat sudah mendapatkan bantuan sebesar Rp 7 juta," ujar Kasubdit Industri Alat Transportasi Darat Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Dodiet Prasetyo dalam media briefing di Jakarta, pada Rabu (31/5/2023) malam.

Dodit bilang, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan subsidi motor listrik, sekaligus mengubah motor dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi berbasis listrik syarat dan caranya mudah.

Baca juga: Motor Listrik Sepi Peminat meski Ada Segudang Insentif

Masyarakat perlu mengakses situs buatan Kemenperin SISAPIRa (landing.sisapira.id), kemudian melakukan pendaftaran.

"Mengenai persyaratan (peralihan motor dari BBM ke listrik) sebenarnya tidak rumit. Asalkan datang ke dealer yang sudah ditunjuk di SISAPIRa tersebut, tinggal tunjukkan NIK-nya (Nomor Induk Kependudukan)saja," jelasnya.

Dengan melampirkan NIK maka dealer yang terpilih akan memberikan keputusan sekitar 1 menit bahwa masyarakat yang mendaftar tersebut berhak menerima subsidi motor listrik.

"Bisa langsung dicek oleh dealer tersebut, kurang lebih dari 1 menit dealer harus bisa memutuskan apakah masyarakat yang datang berhak atau tidak untuk mendapatkan bantuan pemberian," lanjut Dodit.

Baca juga: Soal Subsidi Kendaraan Listrik yang Dikritik, Luhut: Kita Tidak Berikan Insentif, Jangan Keliru

Apabila berhak maka masyarakat bisa langsung membawa pulang motor listrik, baik itu menyelesaikan secara tunai atau lewat lembaga keuangan.

Setelah itu, kata Dodit, penggantian motor listrik akan dilakukan oleh perusahaan dealer itu sendiri apabila sudah dilengkapi dokumen STNK.

"Kenapa dokumen STNK ini penting? karena untuk menghindari fraud dari imigrasi SPK. Jadi kami perlu double cek, triple cek dari teman-teman Kepolisian. Harapannya dengan adanya dokumen STNK bisa meminimalisir kecurangan," pungkasnya.

Baca juga: Kebijakan Subsidi Jokowi Dikritik: UMKM Tidak Butuh Motor Listrik