Soal Kualitas SDM RI, PMO Prakerja: Dari 144 Juta Angkatan Kerja Baru 19 Persen Punya "Skill"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja, Cahyo Prihadi menjelaskan, sumber daya manusia (SDM) Indonesia memang diakui belum sepenuhnya mendapatkan keahlian yang mumpuni. Baru 19 persen angkatan kerja RI yang menguasai skill melalui pelatihan.

Hal ini menjawab pernyataan yang dilontarkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait kualitas SDM dalam negeri dan keputusan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sebenarnya gini, dari data BPS kita punya 144 juta angkatan kerja yang belum pernah mendapatkan pelatihan. Itu sebenarnya isu serius, isu besar yang mungkin Pak Luhut sampaikan agak sedikit berbeda. Tapi intinya kita punya isu di sini, punya masalah. Kemudian Februari 2019, baru 10 persennya (angkatan kerja punya keahlian) tapi dengan Prakerja sampai Februari ini (2023) kita sampai ke 19 persen," ucapnya ditemui di Konferensi Pers Prakerja, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Saat Jokowi dan Luhut Sepakat soal Tenaga Kerja Asing di IKN Nusantara

Padahal tiap tahunnya, angkatan kerja terus bertambah. Sayangnya kebanyakan hanya lulusan SMA/SMK yang masuk ke pasar kerja atau sudah bekerja. Cahyo menyebutkan, sebanyak 30 pekerjaan yang tidak bisa dikuasai pekerja lokal salah satunya mengoperasionalkan alat berat.

"Angkatan kerja kita tiap tahun terus nambah, lulusan SMK/SMA yang kemungkinan tidak terserap universitas dan langsung bekerja. Kita memang ada beberapa pekerjaan kritikal yang kita belum punya (belum kuasai). Ada beberapa pekerjaan kritikal yang Indonesia itu belum memenuhi semua kebutuhan itu. Ada 30 pekerjaan kritikal, seperti operator alat berat," katanya.

Atas permasalahan itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan skill/keahlian angkatan kerja dengan menggandeng berbagai akademik negeri maupun swasta.

"Isunya sekarang benar ada isu skill, angkatan kerja belum mendapatkan skill. Itu yang mau kita address sebenarnya bagaimana pemerintah yang enggak bisa sendiri harus kolaborasi dengan sektor swasta, sektor akademik agar bisa memberikan pelatihan skala besar," ujar Cahyo.

Baca juga: Tenaga Kerja Asing Diwajibkan Transfer Teknologi dalam Waktu 5 Tahun

Sebelumnya, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan alasan di balik keputusan untuk mempekerjakan TKA di proyek pembangunan IKN. Dia menilai, sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing.

"Bangsa kita enggak bisa, ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi. Kuat, tapi masih belok-belok," ucap Luhut saat peluncuran Battery Asset Management Services Indonesia Battery Corporation di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (12/6/2023) malam.

Mengenai kritikan terhadap kebijakannya mempekerjakan tenaga asing, Luhut menyebutkan, harus dilihat dari sisi positifnya, karena ini untuk kepentingan nasional. Luhut menegaskan, pada akhirnya sumber daya manusia Indonesia nantinya akan menggantikan tenaga asing tersebut, setelah memang menguasai keahlian yang dibutuhkan.

Baca juga: Wamenaker: Kita Tidak Boleh Melarang TKA Masuk ke RI untuk Bekerja