Anies Baswedan Soroti Ketimpangan APBD: Ini Harus Jadi Perhatian

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyoroti ketimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kemandirian fiskal kota-kota di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2023 yang dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).

Anies mengatakan, berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sekitar 70 persen kota di Indonesia belum mandiri secara fiskal.

Baca juga: Anies Baswedan: Kota-kota di Indonesia Belum Produktif secara Ekonomi

Di sisi lain, baru sekitar 30 persen kota yang memiliki kemandirian fiskal.

Dalam hal ini, mandiri dapat berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu membiayai sebagian besar dari belanja daerah.

"Ini harus kita selesaikan bersama, tidak bisa terus menerus kota berada di posisi tidak mandiri," kata dia.

Lebih lanjut, ia mencatat, ada juga ketimpangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari kota-kota yang ada di Indonesia.

Baca juga: Anies Kritik Pembangunan Jalan Era Jokowi, Kementerian PUPR: Salah Interpretasi Data BPS

Sebagai contoh, Anies sebut Jakarta memiliki APBD hingga Rp 77 triliun. Sementara itu, kota terbesar kedua yaitu Surabaya memiliki APBD sebesar Rp 9,5 triliun. Sedangkan, kota Semarang memiliki APBD sebesar Rp 2,4 triliun.

"Lalu (kota lainnya) turun semuanya (APBD-nya). Ini harus jadi perhatian kita, supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi, agar mereka bisa menyelesaikan PR (pekerjaan rumah) masalah urban," imbuh dia.

Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 bilang, pemerintah kota memiliki beban administratif yang besar.

Baca juga: Anies Kritik Subsidi Kendaraan Listrik, Luhut: Jangan Lawan Arus Dunia

Pemerintah kota sekurang-kurangnya memiliki 259 laporan administratif yang harus diselesaikan.

Itu dianggap menyita energi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota.

"Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini," tandas dia.

Baca juga: Luhut Jawab Kritikan Anies Terkait Program Subsidi Mobil Listrik