Jokowi Bakal Subsidi KCJB, Makin Melenceng dari Janji Tanpa APBN

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa negara akan menggelontorkan subsidi Kereta Cepat Jakarta Bandung.

“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (13/8/2023).

Menurut Jokowi, dengan disubsidi, masyarakat diharapkan terdorong menggunakan kereta peluru tersebut. Subsidi juga nantinya akan diberikan untuk tiket LRT Jabodebek.

“Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Ironi Kereta Cepat: Kereta Mewah, tapi Tiketnya Bakal Disubsidi APBN

Janji tanpa APBN

Rencana negara menggunakan dana APBN untuk menyubsidi Kereta Cepat Jakarta Bandung kembali mengingatkan janji Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahannya.

Jauh sebelum rencana subsidi, awal mula penggunaan duit APBN juga sudah dilakukan pemerintah kala proyek ini mengalami pembengkakan biaya sangat besar (cost overrun).

Total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini membengkak jadi 7,27 miliar dollar AS. Padahal, pihak China pada mulanya menyodorkan proposal kalau investasi proyek KCJB sebesar 5,5 miliar dollar AS.

Agar tak sampai mangkrak, Jokowi kemudian memutuskan untuk menyuntik dana APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berbagai upaya memang dilakukan Jokowi demi menyelamatkan proyek kerja sama Indonesia-China ini.

Misalnya saja, regulasi Perpres Nomor 107 Tahun 2015 yang sebelumnya melarang penggunaan uang APBN untuk proyek KCJB juga diralat Jokowi, dengan menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021.

Baca juga: Alasan Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat: Itu Kewajiban Pemerintah

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga kini tengah menegosiasikan pinjaman tambahan sebesar 560 juta dollar AS dari pihak China untuk menutup pembengkakan tersebut.

Padahal, saat perencanaan hingga awal pembangunan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek kerja sama dengan China tersebut.

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk Business to Business (B to B). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.

Tegaskan tak mau diatur China

Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Baca juga: Pernah Dilawan Jonan, Konsesi KCJB Kini Malah Diizinkan Jadi 80 Tahun

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," tegas Jokowi kala itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, bahwa hitung-hitungan ekonomi proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung itu sangat jelas.

Ia berujar, China tak bisa mendikte Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek pada awal sebelumnya digadang-gadang akan digarap oleh Jepang.

“Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu. Memang harus seperti itu, jangan juga terlalu ikut dan disetir oleh investor, ndak mau saya,” ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Pastikan Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disubsidi Negara