Ironi Kereta Cepat: Kereta Mewah, tapi Bakal Disubsidi APBN

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan negara bakal memberikan subsidi untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang bakal segera diresmikan.

Kereta Cepat Jakarta Bandung sendiri merupakan mega proyek yang pembangunannya didanai utang dari China. Sesuai janji awal, KCJB diklaim dikerjakan tanpa campur tangan pemerintah alias business to business (b to b).

Ini karena penggarap proyek ini adalah konsorsium BUMN Indonesia dan China, di mana pemerintah juga tidak memberikan jaminan apa pun atas proyek ini seandainya terjadi masalah.

Belakangan, biaya investasi proyek KCJB membengkak sangat besar. Pemerintah Indonesia dan China kemudian menyepakati angka pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Baca juga: Alasan Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat: Itu Kewajiban Pemerintah

Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS. Bunga yang dipatok China adalah 2 persen per tahun.

Nilai setelah pembengkakan ini sejatinya bahkan sudah jauh melampaui investasi dari proposal Jepang melalui JICA yang memberikan tawararan proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dollar AS dengan bunga 0,1 persen.

Pemerintah kini tengah menegosiasikan pinjaman sebesar 560 juta dollar AS dari pihak China untuk menutup pembengkakan tersebut.

Agar tak jadi proyek mangkrak, Pemerintah Indonesia juga akhirnya menyuntik dana APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Baca juga: Jokowi Pastikan Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disubsidi Negara

KCJB disubsidi

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebelumnya menyatakan bahwa harga tiket kereta cepat Jakarta Bandung untuk operasi awal akan ditawarkan Rp 250 ribu. Besaran tarif tersebut juga sudah diajukan ke Kementerian Perhubungan.

Apabila menghitung keekonomian dengan investasi yang sudah dikeluarkan, tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung sebelumnya rencananya ditetapkan di kisaran Rp 300.000.

Namun untuk menarik masyarakat agar terdorong menggunakan mode transportasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi.

Jokowi menuturkan, subsidi dari APBN untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung sangat diperlukan.

Baca juga: Pernah Dilawan Jonan, Konsesi KCJB Kini Malah Diizinkan Jadi 80 Tahun

“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, dikutip dari Antara.

Jokowi memaparkan bahwa akibat masifnya penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan di Jabodetabek dan Bandung semakin parah.

“Kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung,” ujar dia.

Menurutnya, kemacetan tersebut harus segara diatasi karena telah merugikan perekonomian Jabodetabek dan Bandung secara signifikan.

Baca juga: Wamen BUMN Buka-bukaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Nyaris Mangkrak

Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kemacetan itu, di antaranya, dengan memberikan subsidi agar tiket moda transportasi massal terjangkau.

“Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.