Food Estate Disebut Kejahatan Lingkungan, Ini Kata Mentan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantah program lumbung pangan atau food estate bagian dari kejahatan lingkungan. Ia mengatakan, hingga saat ini program food estate berjalan dengan baik.

"Food Estate tidak ada masalah," kata Syahrul saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Syahrul menekankan, program food estate yang dijalankan pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Jokowi Siapkan Rp 108 Triliun untuk Ketahanan Pangan hingga Food Estate

Kendati demikian, ia tak menjelaskan lebih detail terkait kondisi terkini program Food Estate.

"Food estate di kita aman dan baik jalan sesuai aturan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut bahwa program lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Adapun pernyataan Hasto soal food estate disampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada PDI-P di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.

Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Baca juga: Kontroversi Food Estate, Babat Hutan Kalimantan Demi Kebun Singkong

Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kepemimpinan di periode kedua.

Ia menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menjadi leading sector.

Kemudian, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Namun, program ini juga telah dianggap gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Baca juga: Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...