DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat menilai pengembangan kawasan food estate hortikultura berbasis korporasi di kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut) belum berjalan optimal.

Untuk diketahui, pengembangan kawasan food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

"Kita tahu bahwa tahun 2020 dicanangkan food estate salah satunya di Humbahas ini merupakan salah satu program strategis nasional. Setelah berjalan tiga tahun, kita evaluasi ternyata hasilnya belum optimal tidak seperti yang kita harapkan. Baru terealisasi sekitar 164 hektar dari 215 hektar luas area yang telah dikembangkan melalui dukungan APBN Ditjen Hortikultura. Tindak lanjut untuk bisa mengembangkan sampai dengan 215 hektar itu menurut saya berat," ujar Djarot Saiful Hidayat usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV DPR RI ke lokasi pengembangan kawasan FE di Desa Ria Ria, kecamatan Pollung, kabupaten Humbahas, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Beralihnya Tim Pengelolaan Food Estate Humbahas dari Kementan ke Kemenkomarves

Belum lagi, lanjutnya, saat dilakukan peninjauan, ditemukan sejumlah varietas komoditi hasil panen lain di kawasan food estate yang tidak hanya berfokus pada komoditas hortikultura yang rentan menyumbang inflasi nasional seperti bawang merah, bawang putih dan kentang industri.

Dalam kesempatan itu, Djarot juga melakukan audiensi dengan para petani.

Di sana Djarot menanyakan perihal mengapa dari total luas lahan yang dibuka 215 hektar, yang produktif untuk dikelola petani hanya 165 hektar dan sisanya menjadi lahan mati alias tidak dikelola sama sekali.

"Itu yang 215 hektar itu bisa dikerjkaan atau nunggu org lain?," tanya Djarot

Amintas, salah satu petani di sana pun mengatakan, lahan yang sudah dibuka tapi tidak dikelola adalah karena sebagian lahan yang dibuka tersebut pemiliknya sedang berada di luar kota sehingga tidak ada yang berani untuk mengelola.

"Mengenai ada tumbuhan yg hijau (bagus) dan tidak, kami menyapaikan krna ini adalah tnaah warisan nenek moyang. Waktu itu yg bisa dikelola 1 keluarga 2 hektar lebih yang diperantauan pun ikut namanya dicantum. Tanah yang tidak dikelola adalah tanah yang pemiliknya merantau. Itupun sebagian kecil," jelas Amintas.

Baca juga: Mentan SYL Bantah Food Estate Kalteng Gagal

"Berarti 215 tadi belum tentu bisa dikerjakan?," tanya Djarot langsung.

"Bisa, tapi kalau ada orangnya," jawab Amintas singkat.

Kemudian Djarot juga mempertanyakan dari total 164 hektar yang aktif dikelola petani ada berapa hektar yang hasilnya bagus.

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor pun menjelaskan, dari dibukanya lahan sampai saat ini 164 hektar terdebut sebagian besar berproduksi dengan baik.

"Sebagian besar berhasil, kubis 294 ton, cabai 271 ton, jagung 93 ton, tomat 26 ton, dan bawang putih 13 ton. Produktivitas maksimum untuk kentang mencapai 24 ton per hektar, sedangkan bawang merah mencapai 13 ton per hektar," katanya

Menyikapi hal tersebut, Djarot meminta Kementerian Pertanian harus hadir untuk meneliti varietas komoditi yang paling bagus untuk ditanam khususnya di kawasan food estate Humbahas.

"Kita lihat di sana ternyata ada macam-macam seperti jagung, cabai, kol, dan lainnya. Sebaiknya, kita perlu fokus, misalnya Humbahas fokus untuk mengembangkan bawang merah, bawang putih, dan kentang, nantinya kawasan FE daerah lainnya fokus mengembangkan yang lainnya. Kemudian penting juga ada kemitraan dengan investor, karena program FE itu harusnya berpikir dari hulu ke hilir, bukan hanya produksinya tapi juga bagaimana kita mengelola produksi itu yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani knususnya di Humbahas ini," jelas Politisi PDIP itu. 

Menurut Djarot, dengan adanya pengembangan kawasan food estate hortikultura diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sehingga petani dapat mendapatkan nilai tambah dari adanya kemitraan tersebut.

"Kita harus pastikan petani yang terlibat dalam pengembangan kawasan FE ini, tidak mengenal kata rugi, seluruh produk hasil pertaniannya menjadi tanggung jawab pemerintah dengan harga yang pantas, harus lebih besar daripada biaya produksi yang para petani keluarkan," imbuhnya.

Baca juga: Kritik Soal Food Estate, Ketua Komisi IV DPR: Datanya di Mark Up oleh Kementan