Luhut Sebut Biaya Pensiun Dini PLTU Butuh Rp 1.529 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana akan memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai upaya mengurangi polusi udara serta peralihan transisi energi.

Namun, untuk melakukan hal tersebut tentunya tidak mudah karena membutuhkan biaya cukup besar mencapai 100 miliar dollar AS atau Rp 1.529 triliun.

"Sekarang sedang dikaji dengan baik. Seperti saya katakan tadi, early retirement (pensiun lebih awal) akan kita lakukan. Tapi siapa yang bayar?" katanya ditemui dalam CEO Forum of ASEAN Bloomberg, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

"Jika Anda melihat kembali hasil G20, dana (transisi energi dari JETP ke RI) 20 miliar dollar AS. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai 100 miliar dollar AS. Lalu bagaimana kita menghadapi yang satu ini, bahkan yang 20 miliar dollar AS hingga saat ini kami belum melihat banyak kemajuannya," sambung Luhut.

Baca juga: PLN Bantah PLTU Jadi Penyumbang Polusi Udara Jakarta

Luhut menambahkan, China membutuhkan waktu 20 tahun untuk proses transisi energi dan Indonesia akan mencontohnya.

"Lihat China itu, 20 tahun baru bisa selesaikan. Terakhir itu 2013 sampai 2017, 4 tahun itu mereka intensif sekali, kita juga akan nanti begitu," ucapnya.

Indonesia, bersama negara G20 telah menyepakati skema pendanaan transisi energi yang disebut sebagai Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership atau JETP) dengan target nilai investasi 20 miliar dollar AS yang setara dengan Rp 300 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Alasan Lembaga Keuangan Enggan Danai Pensiun Dini PLTU

Rencana investasi dan detil PLTU mana yang akan dipensiunkan dini melalui skema JETP masih akan dirampungkan dalam 6 bulan.

Untuk itu, sangatlah penting memastikan proses ini akan berjalan secara transparan dan partisipatif agar tidak mencederai prinsip utama kerja samanya yaitu, berkeadilan.

Skema pendanaan JETP terdiri atas 10 miliar dollar AS yang berasal dari pendanaan publik berupa pinjaman lunak dan hibah dan 10 miliar dollar AS lainnya berasal dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, and Standard Chartered.

Baca juga: Menteri ESDM Bakal Pensiunkan 33 PLTU untuk Kurangi Emisi Karbon