Genjot Investasi Hulu Migas, Pemerintah Siap Berikan Dukungan Fiskal

BADUNG, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan memberikan dukungan kebijakan fiskal untuk menggenjot investasi hulu migas nasional.

Hal itu ia sampaikan saat bicara di acara the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 (ICIUOG 2023), Rabu (20/9/2023), di Nusa Dua, Badung, Bali.

"Kami akan terus menyediakan fleksibilitas fiskal mengacu kepada usulan yang rasional, sehat dan kritis dari industri,” ujarnya.

Baca juga: Bukan Bubar, SKK Migas Diprediksi Jadi Badan Usaha Khusus

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengatakan sektor hulu migas menghadapi dua tantangan yaitu harus berkontribusi terhadap ketahanan energi dan beradaptasi atas komitmen global mengenai perubahan iklim.

"Pemerintah akan meningkatkan investasi Hulu migas untuk menciptakan ketahanan migas," kata dia.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta investor hulu migas tidak perlu ragu untuk berinvestasi di Indonesia.

Ia mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan lewat pemberian perizinan yang mudah dan insentif pajak.

Baca juga: Bahlil Minta Pertamina Lepas Sumur Migas Idle ke Swasta

"Kementerian Investasi memberikan beberapa insentif. ada tax holiday, tax allowance, impor barang modal, itu bisa terselesaikan di Kementerian Investasi karena merujuk pada UU Cipta Kerja," kata Bahlil.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barrel per hari (BOPD) dan gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, target migas 2030 bisa dicapai dengan syarat melakukan aktivitas yang agresif dan investasi yang masif.

"Kita perlu mengebor lebih dari 1.000 sumur per tahun setelah 2025. Kita juga perlu menarik investasi lebih dari 20 miliar dollar AS per tahun,” ujar Dwi.

Baca juga: Tancap Gas Mengejar Target Produksi Migas