Pemerintah Mau Lelang 10 Wilayah Tambang Minerba, IMA: Kesempatan Dapat Mineral Kritis untuk EV dan EBT

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) untuk melelang 10 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara mendapatkan respons dari Indonesia Mining Association (IMA).

Menurut IMA, rencana pemerintah itu tentu saja memiliki tantangan sekaligus peluang.

Plh Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Djoko Widajatno mengatakan, rencana lelang 10 WIUP tersebut bakal cukup menantang. Sebab, luasannya kecil.

Djoko menjabarkan, WIUP dinilai menarik dan ekonomis jika luas lahannya minimal 25.000 hektar. Tapi, WIUP dengan luas 25.000 hektar, namun dilelang dengan nilai kompensasi data mineral (KDI) hingga puluhan miliar atau lebih juga kurang menarik.

Baca juga: Daftar 10 Wilayah Tambang Minerba yang Dilelang Pemerintah

“Paling tinggi kalau luasannya besar ya (KDI-nya) Rp 1 miliar - Rp 1,5 miliar. Hitung-hitungannya di luar negeri enggak ada sampai puluhan miliar itu. ” kata Djoko dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (5/10/2023).

Namun, di sisi lain terdapat peluang. Sebab, bukan berarti lelang WIUP dengan luasan kecil, ataupun WIUP dengan nilai KDI di atas Rp 1,5 miliar, pasti tidak laku.

Menurut Djoko, komoditas mineral tertentu seperti misalnya mineral kritis sedang dilirik oleh perusahaan tambang.

“Kemungkinan ada yang berani, itu sedang dikejar orang karena kesempatan mendapatkan mineral kritis yang akan digunakan untuk membangun EV sama energi terbarukan,” lanjutnya.

Baca juga: Menteri ESDM Susun Daftar Mineral Kritis, Bakal Ada Larangan Ekspor?

Daftar 10 WIUP yang akan dilelang

Menurut jadwal, periode pengumuman rencana lelang bakal berlangsung selama 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2023.

Informasi lebih lanjut dan syarat-syarat serta ketentuan lelang dapat diakses mellauihttps://simpel.esdm.go.id

Secara terperinci, berikut daftar 10 WIUP berikut luas, dan nilai kompensasi data informasi yang hendak dilelang:

1. Blok Waringin Agung di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 98.820 Hektare (Ha), komoditas emas, dan nilai kompensasi data informasi senilai Rp 148,24 miliar.
2. Blok Lolayan di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dengan luas wilayah 162,3 Ha, komoditas emas, dan nilai kompensasi data informasi Rp 262,32 juta.
3. Blok Wailukum di Halmahera Timur, Maluku Utara, dengan luas lahan 217 Ha, komoditas nikel, dan nilai kompensasi data informasi Rp 1,56 miliar.
4. Blok Gunung Botak di Buru, Maluku, dengan luas lahan 24.764 Ha, komoditas emas, dengan nilai kompensasi data informasi Rp 37,26 miliar.
5. Blok Semidang Lagan di Bengkulu Tengah, Bengkulu, dengan lahan seluas 361 Ha, komoditas batubara, dan nilai kompensasi data informasi Rp 8,17 miliar.
6. Blok Brang Rea di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan luas lahan 4.813 Ha, komoditas emas, dan nilai kompensasi data informasi Rp 7,22 miliar.
7. Blok Taludaa di Bone Bolango, Gorontalo, dengan luas lahan 3.714 Ha, komoditas tembaga, dan nilai kompensasi data informasi Rp 5,57 miliar.
8. Blok Nibung di Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan luas lahan 21.050 Ha, komoditas batubara, dengan nilai kompensasi data informasi Rp 95,19 miliar.
9. Blok Kaf di Halmahera Tengah, Maluku Utara dengan luas 914,5 Ha, komoditas nikel, dengan nilai kompensasi data informasi Rp 6,58 miliar.
10. Blok Marimoi I di Halmahera Timur, Maluku Utara dengan luas lahan 4.121 Ha, komoditas nikel, dengan nilai kompensasi data informasi Rp 14,83 miliar.

(Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo)