Kala Jokowi Enggan Tanggapi soal Utang Proyek Kereta Cepat ke China

KOMPAS.com - Indonesia kini resmi mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dengan beroperasinya KCJB, maka negara ini menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta peluru.

Saat ini, kereta cepat yang diberi nama Whoosh tersebut masih gratis. Nantinya, penumpang kereta peluru penghubung Halim-Padalarang ini bakal dikenai tarif tiket seharga Rp 250.000 sampai dengan Rp 350.000.

Proyek ini sempat terancam mangkrak karena pembengkakan biaya (cost overrun) sehingga terpaksa ditambal uang APBN. Karena biayanya yang meningkat pula, pemerintah Indonesia kembali mengajukan tambahan utang ke China.

Kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sendiri mayoritas dikuasai konsorsium BUMN Indonesia sebesar 60 persen, sementara sisa kepemilikan saham 40 persen digenggam oleh China Railways.

Baca juga: Disebut Jebakan China, Berapa Bunga Utang Kereta Cepat?

Argo cicilan utang plus bunga yang ditanggung pihak KCIC kepada China senilai Rp 79 triliun mulai berjalan usai Kereta Cepat diresmikan oleh Presiden Jokowi. 

Bila merujuk pada komposisi pemegang saham, maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang juga berperan sebagai lead consortium, akan menanggung pembayaran utang terbesar ke China Development Bank (CDB).

Jokowi enggan tanggapi soal cicilan utang ke China

Selain ikut menggunakan uang APBN selama proses konstruksinya, pembayaran utang KCIC ke China juga dijamin oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan permintaan pemerintah Beijing agar APBN Indonesia bisa ikut menjamin kelangsungan pembayaran utang.

Jaminan pemerintah utang atas proyek KCJB sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023, di mana negara menjamin kelancaran pembayaran utang plus bunganya ke China, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berujar, soal penjaminan utang ke China yang dijamin ke negara seharusnya bukan ditanyakan ke dirinya, melainkan lebih pas dijawab oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Baca juga: Ekonom: Proyek Kereta Cepat Masuk Kategori Jebakan Utang China

"Tanyakan Bu Menteri Keuangan," ucap Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Sabtu (7/10/2023).

Sementara saat wartawan bertanya soal apa saja target keuntungan secara komersial KCJB, mengingat pembengkakan biaya yang sangat besar dan kewajiban utang ke China yang harus dibayarkan, Jokowi juga enggan merespon.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, soal kalkulasi bisnis dan kaitan pembayaran pinjaman ke China, hal itu bisa ditanyakan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku korporasi.

"Nanti ditanyakan ke KCIC, teknis seperti itu tanyakan ke KCIC," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, yang harus di kedepankan dalam membangun transportasi publik, perhitungan untung rugi sebaiknya dinomorduakan, karena aspek yang utama dalam pembangunan KCJB adalah pelayanan publik.

Baca juga: Kenapa Dulu Ahok Keberatan Halim Dijadikan Stasiun Kereta Cepat?

"Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi," ungkap Jokowi.