Kenapa Dulu Ahok Keberatan Halim Dijadikan Stasiun Kereta Cepat?

KOMPAS.com - Kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan ibu kota Jakarta dan Bandung di Jawa Barat, akhirnya resmi beroperasi untuk publik setelah sempat beberapa kali tertunda.

Pembangungan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), yang juga proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara, sempat molor hingga tujuh tahun dan membengkak sangat besar sehingga menelan biaya sekitar 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 112 triliun.

Sejak perencanaan, proyek ini sejatinya terus menuai pro kontra. Salah satunya, kala Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (2014-2017), blak-blakan menyatakan kurang setuju dengan teknologi yang disodorkan China.

Yang paling ia soroti adalah desain Kereta Cepat Jakarta Bandung buatan China tidak cocok dengan rel kereta Indonesia. Sebab, kereta super cepat buatan Tiongkok memiliki desain dan jalur kereta yang lebar.

Baca juga: Stasiun Kereta Cepat Dikritik Jauh dari Pusat Kota, di Negara Lain Bagaimana?

Menurut pandangan Ahok, untuk wilayah Jakarta yang sudah terlanjur sangat padat, sebaiknya menggunakan rel kereta yang lebih sempit, sehingga jalur kereta bisa dibangun lebih efisien ke pusat kota.

Usul stasiun di Gambir atau Manggarai

Mantan Bupati Belitung Timur ini secara pribadi lebih memilih stasiun kereta cepat ada di tengah kota, pilihan yang ia tawarkan yakni di Gambir dan Manggarai ketimbang membangun stasiun di Halim.

Ahok bilang, Manggarai bisa dijadikan stasiun kereta cepat, asalkan kereta peluru menggunakan rel yang lebih sempit.

Terlebih, Stasiun Manggarai juga menjadi hub moda transportasi terbesar di Jabodetabek, yakni kereta listrik alias KRL. Namun setelah pihak China yang memenangkan tender KCJB, bukan Jepang, ia menyerahkan keputusan akhirnya pada pemerintah.

Baca juga: Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

Berbeda dengan China, Jepang menawarkan stasiun KCJB di Manggarai. Sementara apabila menggunakan teknologi dari China, stasiunnya cenderung di pinggiran yang belakangan diputuskan di Halim. 

"Kereta cepat itu urusan pemerintah pusat. Kami enggak ikut campur. Tetapi, waktu itu, kami usul kalau bisa ya pakai (Stasiun) Manggarai sama Gambir saja," kata Ahok di Balai Kota DKI, mengutip pemberitaan Kompas.com 25 Agustus 2015.