Waktu Bongkar Muat Diklaim Semakin Cepat, tapi Biaya Logistik Masih Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan waktu bongkar muat atau dwell time di kawasan pelabuhan dan bandara Indonesia terus membaik. Namun demikian, biaya logistik Indonesia masih meningkat, terefleksikan dari kenaikan rasio biaya logistik terhadap PDB.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah terus melakukan optimalisasi sistem logistik nasional melalui implementasi sejumlah kebijakan. Teranyar, pemerintah meluncurkan Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

"Ini yang sering kita sebut reformasi logistik yang ketiga atau 3.0, di mana sejak awal kita menyiapkan NLE (National Logistic Ecosystem) ini yang tujuannya menghapus berbagai duplikasi dan menggabungkan serta mengintegrasikan melalui digitalisasi," kata dia dalam Seminar Peningkatan Kinerja Logistik Melalui Utilisasi Layanan National Logistics Ecosystem, di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Baca juga: Persiapan Jelang Natal-Tahun Baru, ASDP Tingkatkan Kapasitas Dermaga Pelabuhan Gilimanuk Bali

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Susi itu menyebutkan, melalui implementasi NLE dwell time Indonesia terus membaik. Per Agustus lalu, dwell time di pelabuhan dan bandara Indonesia disebut mencapai 2,52 hari. Angka itu lebih rendah dari target pemerintah sebesar 2,9 hari.

"Dan hanya sedikit di bawah Singapura untuk di kawasan ASEAN," ujar Susi.

Meskipun waktu bongkar muat menyusut, biaya logistik nasional masih meningkat. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), rasio biaya logistik terhadap PDB Indonesia sebesar 14,29 persen pada 2022, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 13,36 persen.

"Ini sudah cukup baik di bawah 15 persen," kata Susi.

Baca juga: Strategi Krakatau Bandar Samudera Percepat Bongkar Muat Pangan di Pelabuhan KIP

Melalui penerapan dan pengembangan NLE, pemerintah berupaya untuk terus menekan biaya logistik. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah menargetkan biaya logistik dapat ditekan menjadi 8 persen terhadap PDB.

"Mudah-mudahan ini target kita bersama yang nanti seiring dengan visi Indonesia emas bisa kita capai bersama-sama," ucap Susi.

Baca juga: RMKE Bidik Potensi Angkutan Bongkar Muat Batu Bara Melalui Kereta Api