Menakar Dua Tahun Penggabungan Pelindo dalam Mendukung Perekonomian Indonesia (Bagian 1)

KEPUTUSAN pemerintah melakukan merger atau penggabungan pada perusahaan-perusahaan pengelola pelabuhan di Indonesia merupakan aksi strategis bagi peningkatan daya saing dan daya tangguh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di era kompetisi global.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa maritim dan kepelabuhanan, konektivitas jaringan dan integrasi layanan yang terstandar menjadi kunci pembuka belenggu untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha yang pada gilirannya menyokong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Hal tersebut sejalan dengan argumen Porter dalam The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York (1998) yang sejak awal mengingatkan bahwa keunggulan kompetitif suatu bangsa akan terwujud jika konektivitas sebaran konsentrasi industri secara geografis menstimulasi layanan logistik dan rantai pasok yang efisien.

Sebelum masuk dalam pembahasan lebih jauh untuk mengetahui alasan dilakukan penggabungan perusahaan pelabuhan di Indonesia, mari pahami dulu bahwa salah satu isu besar yang kita hadapi dalam satu dekade ini adalah persoalan transportasi laut.

Isu kuncinya adalah bagaimana transportasi laut dan infrastruktur maritim dapat meningkatkan daya saing komoditi ekspor dengan cara mengurangi biaya logistik, sekaligus mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar pelabuhan, daya saing biaya logistik, kontribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?

“Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Pertama, sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya, daya saing kita, competitiveness kita akan menjadi lebih baik,” ujar Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya pada saat meresmikan Penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Terminal Multipurpose Wae Kelambu, pada Oktober 2021.

Terdengar sederhana, tetapi sejatinya terdapat harapan sekaligus tantangan yang sangat besar bagi Pelindo.

Secara konsep, terdapat tiga komponen utama dalam jaringan transportasi laut, yaitu alur, titik dan moda. Pelabuhan di sini berperan sebagai titik penghubung dalam jaringan transportasi laut. Tanpa titik penghubung maka alur laut (sea lane) dan moda angkutan, baik air, darat , maupun udara, dalam melakukan aktivitas transportasi tidak akan terjadi.

Secara teori dengan didukung hasil studi yang dilakukan oleh Notteboom (2018), ada temuan bahwa kerja sama, kolaborasi, dan merger perusahaan pelabuhan telah menjadi tren global yang muncul dalam ekonomi maritim.

Dengan melakukan merger, fasilitas pelabuhan dapat menawarkan layanan one-stop solutions, membangun konsolidasi, serta mendapatkan kendali lebih besar atas rantai pasokan yang bermuara pada layanan logistik end-to-end. Dengan demikian, langkah pemerintah untuk menggabungkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Kepelabuhanan ini sudah tepat.

Secara empiris, dari laporan tahunan Pelindo pada 2021–2022, perusahaan pelat merah kepelabuhanan ini terus menunjukkan kinerja positif. Arus peti kemas sepanjang 2022 tercatat 17,22 juta twenty-foot equivalent unit (TEUs) atau meningkat bila dibandingkan dengan catatan 2021 sebanyak 17,06 juta TEUs dan 2020 sebelum penggabungan sebanyak 15,67 juta TEUs.

Arus barang non-peti kemas pun mencatatkan kinerja positif di angka 160 juta ton pada 2022, dibandingkan 146,2 juta ton pada 2021 dan 133,8 juta ton pada 2020. Hal ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dihitung berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB), kian menunjukkan tren positif utamanya pada periode pascapandemi Covid-19 yang bertumbuh 5,31 persen pada 2022 dan 3,70 persen pada 2021.

Bagi perusahaan, dampak positifnya sudah dirasakan. Muncul pertanyaan kemudian, apakah langkah pemerintah dalam menggabungkan BUMN Kepelabuhanan ini dapat ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, terutama dalam kaitannya dengan biaya logistik nasional seperti yang disampaikan Presiden?

Langkah transformasi Pelindo pascapenggabungan

Pascapenggabungan, Pelindo tampak bergerak cepat untuk melakukan transformasi fundamental operasional pelabuhan melalui standardisasi end-to-end layanan pelabuhan yang menghasilkan peningkatan kinerja operasional dalam ruang lingkup core business Pelindo.

Direktur Utama Pelindo berulang kali mengatakan bahwa Pelindo memiliki peran penting dalam mempersingkat waktu port stay dan cargo stay.

Lebih jauh disampaikan bahwa efisiensi port stay dan cargo stay menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan rantai logistik. Penulis menilai transformasi layanan Pelindo telah beralih dari sebelumnya sebagai logistic cost oriented menjadi logistic performance oriented.

Dok Port Logistics Community Aktivitas bongkar muat peti kemas.

“Pada saat port stay dan cargo stay diperpendek, maka sailing time bertambah, artinya kargo yang dibawa kapal akan lebih banyak dalam satu waktu," disampaikan oleh Direksi Pelindo saat acara webinar Bincang Stranas PK bertajuk "Kok Bisa, Rapor Logistik Turun saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia" di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Informasi yang penulis dapatkan dari sesi webinar tersebut, empat aspek utama menjadi fokus Pelindo dalam melaksanakan standardisasi layanan, yaitu proses bisnis berbasis planning and controlling, optimalisasi infrastruktur dan suprastruktur, pengembangan kapabilitas organisasi dana sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kesadaran budaya kesehatan dan keselamatan kerja.

Pada sesi tersebut, Pelindo menyampaikan standardisasi layanan tersebut menghasilkan peningkatan kinerja yang tecermin dari peningkatan box ship hour (BSH), yaitu banyaknya boks peti kemas yang mampu dibongkar atau dimuat oleh pihak terminal terhadap satu buah kapal dalam waktu satu jam pada beberapa layanan terminal peti kemas Pelindo.

Contohnya, Pelabuhan Belawan kini mampu melayani 38 BSH dari sebelumnya yang hanya 20 BSH. Pun dengan Pelabuhan Makassar dari 20 BSH menjadi 34 BSH, Pelabuhan Ambon dari 12 BSH menjadi 26 BSH, Pelabuhan Sorong dari 10 BSH menjadi 25 BSH, dan Pelabuhan Nilam menjadi 35 BSH dari sebelumnya yang hanya 25 BSH.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan merger dari sisi produktivitas. Tentu tugas ke depan adalah meningkatkan produktivitas ini sebagaimana the best benchmark di dunia, semisal Port Singapore Authority yang memiliki rata-rata BSH hingga 80-an dan pada beberapa kasus bisa mencapai 100 BSH. Kondisi ini memerlukan integrasi teknologi dan human skills untuk memungkinkan leap frogging kinerja pelabuhan.

Dengan kinerja port yang lebih baik, cascading impact-nya adalah vessel port stay (VPS) yang lebih pendek. Secara garis besar, port stay adalah waktu sejak kedatangan hingga keberangkatan kapal. Dari lima observed ports, tingkat penurunan VPS hampir mencapai 50 persen. Penurunan VPS secara bersama-sama akan meningkatkan efisiensi operator kapal, baik berupa biaya orang, bunker, maupun jumlah voyage yang makin banyak.

Hal tersebut pun diamini oleh pihak pelayaran sebagai konsumen jasa Pelindo.

“Optimalisasi waktu kerja diharapkan dapat mempercepat proses bongkar muat, sehingga proses distribusi barang bisa lebih cepat. Dengan proses bongkar-muat yang optimal maka port stay kapal bisa lebih cepat sehingga diharapkan dapat meningkatkan call atau kedatangan kapal di TPK Sorong,” kata Kepala Perusahaan Pelayaran PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Sorong Faizal Arifin.

Kinerja operasional dari program standardisasi tersebut dapat terus dijaga, sehingga jangan sampai yang sudah baik dihasilkan, menurun seiring dengan waktu. Salah satu solusinya ada pada aspek teknologi, khususnya sistemisasi dan digitalisasi proses bisnis pelabuhan.
Pada proses kegiatan terminal peti kemas misalnya, mulai dari receiving (penerimaan peti kemas dari luar terminal ke dalam area terminal), stevedoring (bongkar-muat peti kemas di dermaga), hingga delivery (pengiriman peti kemas dari dalam terminal ke luar terminal) seluruhnya harus dapat terpantau dalam satu aplikasi berbasis internet. Hal ini senada dengan pandangan lembaga-lembaga pengawas layanan umum, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat ditekan melalui proses digitalisasi.

Lebih lanjut, menurut Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati pada acara yang sama, penggabungan Pelindo seharusnya dapat mempermudah dalam mendorong implementasi sistem menjadi lebih komprehensif.

Sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini, seperti Phinisi yang merupakan salah satu sistem yang telah dikembangkan Pelindo dalam pelayanan jasa pemanduan dan penundaan, diharapkan dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.

"Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu satu menciptakan transparansi dan dua check and balance. Pengintegrasian sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap paling ampuh" ujar Niken.

Stranas PK memberikan penghargaan apresiasi atas komitmen dan kontribusi Pelindo dalam Pelaksanaan Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan Tahun 2021 – 2022 pada kegiatan Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023 – 2024 di Jakarta pada 20 Desember 2012. Artinya, Pelindo sudah berada dalam jalur yang tepat menurut Stranas PK.

Baca tulisan selanjutnya: Menakar Dua Tahun Penggabungan Pelindo dalam Mendukung Perekonomian Indonesia (Bagian 2)