Kota Solo Era Gibran Diguyur Proyek Pusat, Ekonom: Jangan Cepat Bangga

KOMPAS.com - Kota Solo atau Surakarta yang dipimpin Gibran Rakabuming Raka tengah jadi sorotan. Ini karena kota kampung halaman Presiden Jokowi ini mendapatkan belasan proyek pembangunan yang didanai APBN.

Beberapa proyek yang didanai pemerintah pusat antara lain pembangunan Rel Layang Simpang Joglo, revitalisasi Taman Balekambang, revitalisasi Pasar Jongke, dan revitalisasi Pasar Mebel Gilingan.

Kemudian proyek penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto, renovasi Pura Mangkunegaran, revitalisasi Keraton Kasunanan, perbaikan Jembatan Jurug, pembangunan Viaduk Gilingan.

Berikutnya pembangunan Rusun Putri Cempo, revitalisasi Pasar Legi, pembangunan ulang Rusunawa Semanggi, bantuan armada transportasi bus besar-besaran dan skema subsidinya, hingga renovasi Stadion Manahan.

Baca juga: Kritik Solo Kebanjiran Proyek APBN di Era Gibran

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berujar, indikator keberhasilan pembangunan daerah paling akurat apabila anggarannya berasal dari APBD maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ya kalau hanya menarik APBN dari pusat jangan cepat bangga ya. Indikator pembangunan daerah bukan cuma banyak mendapat suntikan infrastruktur dari pemerintah pusat melainkan bagaimana menciptakan peluang daerah itu sendiri," ucap Bhima dikonformasi, Jumat (20/10/2023).

Sebagai gambaran, lanjut Bhima, industri tekstil yang jadi salah satu urat nadi Kota Solo dan penyumbang PAD, saat ini kontribusinya cukup kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

"Bisnis tekstil pakaian jadinya harus diurus jangan sampai melemah. Porsi industri manufaktur di Solo cuma 8 persen dari PDRB dan itu kecil ya," beber Bhima.

Baca juga: Gibran Sebut Pembiayaan Proyek di Kota Solo Berasal dari Berbagai Pihak

Potensi kecemburan daerah lain

Menurut Bhima, dana anggaran APBN dan BUMN untuk belasan proyek infrastruktur besar di kota yang luasnya hanya 44 kilometer persegi ini tentunya bisa berimplikasi negatif, misalnya munculnya kecemburuan daerah lainnya.

"Bisa buat ketimpangan antara Solo dengan daerah Jawa Tengah lainnya," ungkap Bhima.

Kemudian apabila dilihat dari porsi PDRB Kota Solo, kontribusi uang APBN dari pemerintah pusat terhadap PDRB Kota Surakarta tersebut sangat signifikan.

"Dampaknya kan terjadi kenaikan kontribusi sektor konstruksi menjadi 26 persen terhadap PDRB Solo di 2022. Padahal besarnya kontribusi sektor konstruksi infrasturktur bukan berasal dari belanja pemerintah Solo," ungkap Bhima.

Baca juga: Kaesang Borong Saham Perusahaan Frozen Food Rp 92 Miliar

Ia menyoroti belanja dalam APBD Kota Surakarta yang hanya naik 0,96 persen, namun di sisi lain pembangunan infrastruktur fisik di kota tersebut terbilang masif.

"Di tahun yang sama belanja pemerintah Solo cuma naik 0,96 persen year on year. Artinya uang untuk bangun infrastruktur berasal dari luar Solo, indikasi pakai banyak dana BUMN dan APBN pusat.

Ia melanjutkan, belanja pemerintah pusat yang terbilang jor-joran di Kota Surakarta bisa mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Termasuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme karena ada preferensi khusus dari pembangunan dengan BUMN atau belanja pemerintah pusat masuk ke infrastruktur di daerah yang kepala daerahnya memiliki kedekatan hubungan keluarga," kata Bhima.

Baca juga: Kaesang Sebut Gaji Bapaknya Kecil, Berapa Gaji Presiden RI?