Gambaran Susahnya Kehidupan Ekonomi dan Pekerjaan Warga Palestina

KOMPAS.com - Sebagai negara yang selama puluhan tahun dilanda konflik dengan Israel, Palestina bisa dibilang memiliki perekonomian yang hampir tak pernah stabil.

Sulitnya keadaan ekonomi Palestina ini terjadi karena blokade maupun kontrol ekonomi dari Israel. Penduduk Palestina, terutama di Gaza, terpaksa hanya mengandalkan tanah gersang di wilayah yang sempit tepian Laut Mediterania itu.

Bak penjara raksasa, jutaan warga Gaza hidup berdesakan di area hanya seluas 45 kilometer persegi tersebut, setelah puluhan tahun sebelumnya mereka terusir dari tanah dan kampung halaman mereka yang kini telah berdiri negara Israel.

Dengan kondisi sulit seperti sekarang, praktis warga Palestina sangat mengandalkan bantuan internasional untuk menggerakkan roda ekonominya.

Baca juga: Penasaran Berapa Harga Bensin di Arab Saudi yang Kaya Minyak?

Selain itu, dengan banyaknya wilayah yang diduduki Israel, warga Palestina harus bergantung pada Israel. Wilayah Palestina kini hanya menyisakan Jalur Gaza dan Tepi Barat, itu sebagian besar wilayah Tepi Barat juga dikuasai pemukiman Yahudi yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Ekonomi di Palestina

Mengutip laporan Bank Dunia, kontrol dan pembatasan Israel membuat ekonomi Palestina membuatnya menjadi ekonomi negara tertutup, di mana Palestina tak bisa melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain tanpa seizin Israel.

Dampak dari blokade, membuat angka pengangguran di Palestina mencapai 24,4 persen pada tahun 2022. Secara rata-rata, angka pengangguran di Gaza mencapai 45,3 persen sementara di Tepi Barat sekitar 13,1 persen.

Pada tahun 2022, Palestina mencatat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk domestik bruto sebesar 3,9 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 7 persen.

Baca juga: Khrushchyovka, Cara Uni Soviet Sediakan Rumah Murah bagi Warganya

Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh kenaikan tingkat konsumsi, salah satunya didorong oleh peningkatan jumlah warga Palestina yang bekerja di Israel.

Selain itu, Bank Dunia juga mencatat pendapatan otoritas Palestina yang meningkat secara signifikan, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan keberhasilan upaya memperluas basis pajak.

Karena belanja tetap stabil, defisit menurun sekitar 60 persen pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun hal ini menimbulkan biaya sosial yang tinggi dengan lebih sedikit pembayaran yang dilakukan kepada rumah tangga miskin.

Terlepas dari perkembangan fiskal yang positif ini, kondisi diperkirakan akan tetap sulit pada tahun 2023 karena bantuan donor diperkirakan akan tetap berada pada tingkat yang rendah dalam sejarah, di bawah 2 persen PDB wilayah Palestina.

Nelayan Palestina bernama Mouad Abu Zeid (kanan) dan rekan-rekannya membawa perahu yang terbuat dari 700 botol plastik kosong di sebuah pantai di Rafah di Jalur Gaza selatan, Selasa (14/8/2018). (AFP/Said Khatib)

Baca juga: Jerman Serba Salah, Ingin Bantu Ukraina, tapi Bergantung Gas Rusia

Pekerjaan warga Palestina

Selain dari donasi asing, warga Palestina menggantungkan hidup dengan bekerja di sejumlah lahan industri, pertanian, dan perkebunan, serta sektor konstruksi. Banyak di antaranya merupakan perusahaan milik Israel. Di Jalur Gaza, sebagian kecil penduduknya berprofesi sebagai nelayan.

Kurangnya sumbangan dari negara donatur juga semakin mencekik perekonomian Palestina. Keadaannya bertambah parah karena Israel melarang impor barang-barang ke Gaza yang dianggapnya bisa digunakan untuk keperluan militer.

Selain itu, dalam perdagangan ekspor impor, Israel juga sangat mendominasi ekonomi Palestina. Tel Aviv adalah partner dagang utama Palestina yang menyumbang 80 persen dari ekspor Palestina.