Ombudsman Harap Presiden Terpilih Punya Kebijakan Jangka Panjang soal Impor Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika berharap presiden terpilih di Pemilu 2024 memiliki kebijakan jangka panjang terkait importasi beras.

"Kita lagi Pemilu, siapapun nanti Pemilu pemenang, presidennya, siapapun itu, maka pemerintahan berikutnya itu paling tidak (contohnya) sudah ngomong dengan Thailand aku belanja ya 5 juta ton yang 5 tahun kan," kata Yeka dalam diskusi bertajuk "Pelayanan Publik dan Kebijakan Perberasan Menjelang Pemilu 2024" di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2023).

Yeka mengatakan, rencana impor beras jangka panjang tersebut bisa dilakukan mengingat saat ini impor beras yang dilakukan bersifat reaktif.

Baca juga: Bulog Gelontorkan Beras Impor, Boleh Dijual Lagi Maksimal Rp 13.900/Kg

Ia mengatakan, dengan memiliki rencana impor beras, Indonesia setidaknya memiliki cadangan beras yang mencukupi.

"Misalnya nanti ternyata selama 5 tahun itu ternyata enggak dipakai, enggak apa-apa juga, tinggal diekspor," ujarnya.

Lebih lanjut, Yeka mengatakan, rencana impor tersebut dilakukan dengan mengacu pada rata-rata jumlah beras impor yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya.

"Hitung statistik dari tahun 2000 sampai tahun 2023, kalau kita rata-rata maka akan ketemu satu tahun itu rata-rata misalnya dari tahun 2000 sampai 2000 sekian, impor itu 1 juta ton rata-ratanya (per tahun)," ucap dia.

Baca juga: Bulog Curhat Kesulitan Impor Beras, Sudah Kontrak tapi Dibatalkan