PTPN Susutkan 14 Perusahaan Jadi 3 Subholding, Jamin Tak Ada PHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan akibat aksi korporasi yang akan dilakukan.

PTPN bakal melakukan aksi korporasi menciutkan 14 anak perusahaannya menjadi tiga subholding yakni SugarCo, PalmCo dan SupportingCo.

Kepastian tidak melakukan PHK ditetapkan bersama Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Induk periode 2024-2025 pada 20 November 2023.

Baca juga: Erick Thohir: Transformasi BUMN Negara Lain Butuh 18 Tahun, Kita Baru 3 Tahun...

Perjanjian itu pun menjadi pedoman dalam penyusunan PKB antara direksi PTPN III, anak perusahaan, perusahaan terafiliasi dan lembaga/badan terafiliasi PTPN III dengan serikat pekerja perkebunan tingkat perusahaan di entitas masing-masing.

"Tanpa dukungan serikat pekerja dan seluruh karyawan Perkebunan Nusantara Group, mustahil proses transformasi ini (pembentukan tiga subholding) dapat terwujud dan berjalan dengan baik," ujar Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani dalam keterangannya dikutip, Kamis (23/11/2023).

Baca juga: PTPN III Bentuk Sub Holding Baru, Targetkan Produksi 1,8 Juta Ton Minyak Goreng pada 2026

Secara rinci, PTPN III telah membentuk subholding SugarCo sejak 2021 hasil konsolidasi 35 pabrik gula yang sebelumnya dikelola oleh PTPN II,VII,IX,X,XI,XII dan PTPN XIV. SugarCo bertugas merevitalisasi industri gula nasional dan meningkatkan produksi gula nasional.

Lalu akan dibentuk subholding PalmCo yang berasal dari penggabungan PTPN V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV. PalmCo akan meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit dan produk olahannya.

Serta akan membentuk subholding SupportingCo yang merupakan gabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV akan bergabung ke dalam PTPN I. SupportingCo akan menjadi pengelola aset perkebunan unggul.

Baca juga: Strategi Holding PTPN Perbaiki Kinerja, Tekan Kerugian hingga Genjot Produksi

Abdul Ghani mengatakan, dalam PKB Induk Periode 2024-2025 tersebut, selain aksi korporasi tidak berdampak ke PHK, disepakati pula terkait masa kerja serta remunerasi tetap akan diberlakukan dan tidak ada pengurangan pendapatan karyawan.

"Kami selalu berupaya mewujudkan perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Jika perusahaan untung, maka karyawanlah yang diutamakan dapat menikmatinya," tutupnya.