Jelang Debat Cawapres, 3 Isu Penting Ini Harus Jadi Perhatian Kandidat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom memproyeksikan sekurang-kurangnya terdapat tiga topik penting yang harus dibahas calon wakil presiden dalam debat mendatang.

Adapun debat cawapres atau debat kedua akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (22/12/2023) dengan tema ekonomi.

Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, pada dasarnya semua masalah ekonomi mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penyerapan tenaga kerja adalah isu yang penting dibahas dalam debat.

Namun begitu, ia mengungkapkan ada tiga isu utama yang penting dibahas dalam debat Jumat besok.

Baca juga: Jelang Debat Cawapres, Ekonom Minta Kandidat Bahas Target Pertumbuhan Ekonomi

"Pertama, penyerapan tenaga kerja yang saat ini paling banyak di sektor informal," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Menurut dia, hal itu membuat kesejahteraan pekerja Indonesia belum bisa membaik. Di sisi lain, perlindungan sosial dan ekonomi pekerja informasi juga masih sangat minim.

Ketika terjadi risiko, pekerja informal rentan masuk ke jurang kemiskinan.

Masalah kedua adalah deindustrialisasi yang sudah terjadi dan dinilai terus memburuk menyebabkan tenaga kerja formal sulit terserap.

Porsi nilai tambah bruto (NTB) industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional terus menurun.

Hal itu diikuti dengan minat investor yang sangat minim membangun produk baru di Indonesia.

"Akibatnya, pertumbuhan ekonomi stuck di angka 5 persen saja," imbuh dia.

Padahal, untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, Nailul bilang, pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal harus di angka 6 persen.

Baca juga: Persiapan Cak Imin, Gibran, dan Mahfud MD Jelang Debat Isu Ekonomi

Belum lagi, menurut dia, hilirisasi yang digaungkan urung menunjukkan dampak yang signifikan pada penerimaan negara dan pendapatan masyarakat.

Permasalahan ketiga, menurut Nailul, adalah terkait pemerataan ekonomi digital yang masih jalan di tempat.

Ia menyebutkan, besaran ekonomi digital masih banyak dinikmati oleh kalangan tertentu saja.

Sementara itu, pelaku UMKM juga belum banyak memanfaatkan ekonomi digital tersebut. Untuk itu, perlu adanya akselerasi digitalisasi UMKM.

"Tidak semua lapisan masyarakat menikmati kue ekonomi digital yang mencapai Rp 500 triliun," kata dia.

Baca juga: Debat Cawapres Bahas Ekonomi Kerakyatan, Pelaku UMKM Singgung Penyaluran Kredit