Menteri KKP: Indonesia Negara Maritim tapi Potensi Ekonomi Lautnya Belum Digarap Serius

JAKARA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, Indonesia adalah negara maritim yang memiliki 17.000 lebih pulau dan 6,4 juta kilometer persegi wilayah perairan. 

Namun dia menyayangkan potensi sumber daya alam (SDA) lautnya masih belum digarap dengan maksimal.

“Kita ini berada di daerah kelautan atau tinggal di daerah kelautan tapi kita selalu berfikirnya itu masih seperti di darat. Ini terjadi ekonomi kita itu di-drive atau dipicu dari sumber daya daratan sementara sumber daya alam lautnya belum dikelola dengan baik,” ujarnya dalam Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budi Daya Berbasis Ekonomi Biru di Jakarta, Senin (18/12/2023). 

Baca juga: Menteri KKP: Indonesia Masih Ketergantungan Impor Pakan Ikan 

Padahal menurut dia jika potensi SDA laut Indonesia bisa digarap dengan serius, bisa menghasilkan nilai ekonomi yang besar. Dia memaparkan, berdasarkan hasil riset Sky Quest di 2023, permintaan akan kebutuhan komoditas seafood cukup tinggi yakni mencapai 310 miliar dollar AS di tahun 2021. Kemudian meningkat di 2022 menjadi 338 miliar dollar AS. 

Sementara pada 2030 diprediksi tingkat permintaan akan komoditas seafood bisa menapai 730 miliar dollar AS.

“Bayangkan ini luar biasa dan Indonesia sebagai negara maritim belum bisa memaksimalkan potensi ini. Sementara kita itu memiliki ruang yang begitu lebar,” katanya. 

Selain itu, Trenggono juga menyayangkan Indonesia masih belum memiliki kemampuan untuk membuat subsitusi pakan ikan. 

Baca juga: KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Berbendera Filipina

Hal inilah yang menyebabkan Indonesia masih tergantung impor akan pakan ikan yang di mana Indonsia tercatat kebutuhan akan pakan ikannya 89 persen dari pengadaan importasi. 

Padahal menurut dia sebenarnya Indonesia bisa belajar dari negara-negara maju yang membuat subsitusi pakan ikan. 

Untuk itu dia mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mencari jalan keluar agar tidak bergantung pada impor bahan baku pakan ikan.

“Kita itu harus bergerak apabila kita tidak bisa melakukan itu, ujung-ujungnya kita akan jadi negara yang ketinggalan,” pungkasnya.

Baca juga: KKP Siap Dukung Implementasi ASEAN Blue Economy Framework