Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Janji Lebur DJP dan Bea Cukai Jadi Badan Penerimaan Negara

Kompas.com - 23/12/2023, 00:26 WIB
Nur Jamal Shaid

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan pihaknya akan melebur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai menjadi Badan Penerimaan Negara bila dirinya dan Prabowo Subianto terpilih.   

Menurut Gibran, ini merupakan salah satu cara untuk menaikan penerimaan pajak atau menaikan rasio pajak di Indonesia.

"Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran," kata Gibran saat Debat Cawapres 2024 di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Target Rasio Pajak Gibran Tidak Masuk Akal

Badan Penerimaan Negara itu, lanjut Gibran, nantinya akan langsung di bawah komando presiden, sehingga akan mempermudah saat berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Gibran menekankan, melalui Badan Penerimaan Negara, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) juga akan bisa semakin meningkat ke depannya dan hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan pembiayaan perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Lebih lanjut, Gibran mengatakan sistem digitalisasi menjadi faktor yang penting untuk mempermudah proses penerimaan negara. Ia menilai hal tersebut akan mempercepat administrasi dan memperbaiki pelayanan pajak.

Baca juga: Mengenal Apa Itu SGIE yang Ditanyakan Gibran ke Cak Imin

"Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih tahap testing and enrichment (pengujian dan pengayaan). Kita melihat sudah ada cortex system (sistem lapisan luar) yang akan disiapkan," tuturnya.

Ia mengatakan dengan layanan itu, nantinya akan memudahkan proses bisnis, administrasi dan membenahi pelayanan pajak.

"Jika nanti sistem keluar ketika kita laporkan SPT tahunan, kita tak lagi mengisi dan menghitung. Sehingga klik klik selesai," kata dia.

 

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com