Bangun Tanggul Laut di Pesisir Jakarta, Pemerintah Butuh Anggaran Rp 164,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa atau "giant sea wall" yang terbentang di wilayah pesisir Jakarta. Proyek tersebut diproyeksi membutuhkan dana sekitar Rp 164,1 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembangunan giant sea wall di pesisir Jakarta akan dibangun melalui tiga tahapan.

Fase pertama (A) dilakukan dengan pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah pesisir utara Jakarta.

"Di mana untuk Fase A saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan pemerintah daerah," ujar dia, dalam seminar nasional, di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Fase pertama itu dibangun pada 44,2 km lokasi yang dianggap kritis, di mana saat ini tersisa 33,3 km yang dibangun pemerintah. Fase ini ditargetkan rampung pada 2030.

Baca juga: Pembangunan Tanggul Laut Diprediksi Telan Biaya Rp 80 Triliun

Kemudian, fase kedua (B), akan mulai dilakukan pada 2030. Di fase ini akan dilakukan pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta.

"Harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah tidak dapat dihentikan," kata Airlangga.

Lalu, di fase terakhir (C) pemerintah akan membangun tanggul laut adaptif sisi timur. Fase ini rencananya akan dibangun mulai 2040.

"Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan tanggul laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp 164,1 triliun," tutur Airlangga.

Baca juga: Proyek Tanggul Pantai dan Giant Sea Wall di Utara Jakarta, Apa Bedanya?

Ancaman penurunan permukaan tanah

Pembangunan tanggul laut raksasa dinilai menjadi penting dalam jangka panjang. Pasalnya, wilayah pesisir Pantai Utara atau Pantura Jawa dihadapi ancaman penurunan permukaan tanah (land subsidence).

Airlangga bilang, land subsidence Pantura Jawa terpantau bervariasi antara 1 hingga 25 cm per tahun. Di sisi lain, terdapat ancaman kenaikan permukaan air laut sebesar 1 hingga 15 cm per tahun.

Berbagai ancaman tersebut dikhawatirkan menjadi pukulan telak bagi perekonomian nasional. Sebab berdasarkan data Japan International Cooperation Agency (JICA), kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Baca juga: Alasan Kementerian ESDM Atur Penggunaan Air Tanah buat Cegah Jakarta Tenggelam

"Adanya ancaman land subsidence dan fenomena banjir rob yang terjadi di kawasan Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional," tutur Airlangga.

"Tetapi juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut," sambungnya.

Oleh karenanya, Airlangga menilai, kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus serta intervensi kebijakan strategis.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah Tanggul Pengaman Pantai dan Sungai serta pembangunan sistem polder dan pompa di Wilayah Utara Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat

"Yang juga menjadi salah satu PSN yang diharapkan pembangunannya dapat selesai pada akhir tahun 2024," ucapnya.