Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Kompas.com - 29/04/2024, 21:00 WIB
Elsa Catriana,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Treenggono meminta agar pengelola pembangunan pulau reklamasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bisa menggunakan sedimentasi laut sebagai bahan material pengurukan.

Menurut dia, dengan pemanfaatan sedimentasi laut untuk proyek pembangunan PIK, menjadi bukti bahwa sedimentasi laut peruntukkannya bukan hanya diekspor namun dimanfaatkan untuk proyek di dalam negeri.

“Tidak selamanya sedimentasi laut untuk ekspor kan kita tahu juga namanya reklamasi di Indonesia juga banyak. Di Batam banyak sekali, terus PIK juga reklamasi bentar lagi akan jalan, itu salah satunya kta minta agar reklamasinya menggunakan sedimentasi,” ujarnya saat jumpa pers di Jakarta Senin (29/4/2024).

Lebih lanjut Trenggono mengatakan, selama ini lokasi pembersihan sedimentasi laut tersebar di laut Jawa, Selat Makassar, dan Natuna Utara.

Baca juga: Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Trenggono memastikan, pembersihan sedimentasi laut tersebut sampai sejauh ini belum ada yang diekspor.

Padahal perusahaan yang mengajukan permintaan dari luar negeri sangat banyak.

“Banyak yang mengajukan tapi enggak boleh karena harus perusahaan lokal,” kata Trenggono.

Baca juga: KKP Tutup Proyek Reklamasi Tak Berizin di Batam

 


Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, hasil penambangan pasir laut diperuntukkan bukan untuk eskpor, namun untuk kebutuhan domestik para pelaku usaha.

“Hanya untuk domestik dan belum terbuka untuk ekspor,” ujarnya di Jakarta, Selasa (19/3/024).

Trenggono mengatakan, pasir laut hasil sedimentasi itu memiliki banyak peminat. Biasanya digunakan untuk pembangunan reklamasi di beberapa wilayah Tanah Air seperti di Jakarta (Pantai Indah Kapuk/PIK), Jawa Timur, Surabaya, Kalimantan, dan Batam.

Baca juga: Belum Berizin, Lahan Reklamasi di Batam Disegel Sementara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Turun Rp 8.000, Simak Detail Harga Antam 14 Juni 2024

Turun Rp 8.000, Simak Detail Harga Antam 14 Juni 2024

Spend Smart
Nomor Call Center Bank DKI, Bebas Pulsa?

Nomor Call Center Bank DKI, Bebas Pulsa?

Spend Smart
Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Melemah Masih Lesu

Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Melemah Masih Lesu

Whats New
Pilih 'Kawinkan' EXCL dengan Smartfren, Ini Alasan Axiata

Pilih "Kawinkan" EXCL dengan Smartfren, Ini Alasan Axiata

Whats New
Hasil Usaha DPLK Muamalat Tumbuh 36,6 Persen Per Kuartal I-2024

Hasil Usaha DPLK Muamalat Tumbuh 36,6 Persen Per Kuartal I-2024

Whats New
Bahan Pokok Jumat 14 Juni 2024: Harga Cabai Merah Keriting Naik, Tepung Terigu Turun

Bahan Pokok Jumat 14 Juni 2024: Harga Cabai Merah Keriting Naik, Tepung Terigu Turun

Whats New
IHSG Diperkirakan Masih Lesu, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diperkirakan Masih Lesu, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

Whats New
Data Inflasi Topang Saham-saham di Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

Data Inflasi Topang Saham-saham di Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

Whats New
Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Whats New
Kalla Group Terapkan ESG dalam Pengembangan Bisnis dan Budaya Perusahaan

Kalla Group Terapkan ESG dalam Pengembangan Bisnis dan Budaya Perusahaan

Whats New
Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

Whats New
OJK: Premi Asuransi 'Unitlink' Masih Alami Kontraksi

OJK: Premi Asuransi "Unitlink" Masih Alami Kontraksi

Whats New
[POPULER MONEY] Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia | Tawaran Program Prakeja bagi Gen Z yang Menganggur

[POPULER MONEY] Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia | Tawaran Program Prakeja bagi Gen Z yang Menganggur

Whats New
Banyak Perusahaan Tekstil Lakukan PHK, Menaker: Hak-hak Pekerja Harus Diberikan

Banyak Perusahaan Tekstil Lakukan PHK, Menaker: Hak-hak Pekerja Harus Diberikan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com