Jokowi Gencar Tebar Bansos Jelang Pilpres, Perlukah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengawali tahun 2024, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Baru-baru ini, pemerintah pun menggulirkan bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 untuk masyarakat miskin yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).

Keputusan pemerintah mengeluarkan bansos baru jelang pelaksanaan pemilihan umum presiden (pilpres) pun akhirnya menjadi sorotan berbagai pihak.

Baca juga: Sri Mulyani Tegaskan Bansos adalah Program APBN

Dok. Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo membagikan bantuan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Rabu (3/1/2024).

Pasalnya, keputusan untuk memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat miskin jelang pilpres dinilai penuh sarat kepentingan politik.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, bansos sebenarnya merupakan instrumen pemerintah yang digunakan pemerintah untuk menghadapi beberapa kondisi tertentu, seperti penurunan daya beli masyarakat. Instrumen itu digelontorkan untuk melindungi kelompok menengah ke bawah.

"Terkait ugal-ugalan atau tidak sebenarnya ini tergantung konteks yang ingin disampaikan atau dibuat pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial tunai ini," ujar dia, kepada Kompas.com, Rabu (31/1/2024).

Lebih lanjut Yusuf bilang, bansos merupakan instrumen yang dipakai pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu panjang.

Baca juga: Penjelasan Sri Mulyani soal Anggaran Bansos yang Naik Pesat di 2024

Hal ini kemudian sejalan dengan fokus pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, pada awal tahun ini masyarakat dihadapi oleh fenomena kenaikan harga pangan. Tercatat inflasi kelompok pangan bergejolak mencapai 6,7 persen.