Soal Gejolak Kabinet, Faisal Basri: Menteri yang Mau Mundur Didatangi Tim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapkan, ada tim yang mendatangi para menteri yang ingin mundur dari jabatannya. Tim 'khusus' ini yang disebut-sebut membuat para menteri mengurungkan niatnya untuk mundur.

Pernyataan Faisal itu berkaitan dengan gejolak yang terjadi di Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah menteri dikabarkan mau mundur karena suasana kabinet sudah tidak nyaman lagi.

"Ada beberapa menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim gitu," ujarnya saat ditemui di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Tepis Pertemuan Menkeu-Megawati Bahas Mundur, Airlangga: Sri Mulyani Kawan Saya...

Faisal pun menyinggung bahwa tim tersebut membahas soal 'kasus hukum' ketika menemui para menteri. Kendati begitu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) itu tidak merinci apa yang dimaksud dengan 'kasus hukum' tersebut.

Namun ia menyebut tim yang mendatangi itu telah 'menyandera' para menteri agar tidak jadi mengundurkan diri.

"'Nih udah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," kata dia.

Di sisi lain, Faisal enggan menyebutkan siapa-siapa saja menteri yang dimaksud akan mundur namun didatangi tim. Hanya saja dia membocorkan bahwa sejumlah menteri sudah 'eneg' alias tidak nyaman lagi berada di kabinet Jokowi.

"Kami kerja bersama, ada kawan yang tugasnya mengimbau kawan tertentu di menteri. Progresnya semakin bagus, mereka semakin eneg. Iya (menteri pada eneg)," ungkap Faisal.

Baca juga: Tidak Membantah Saat Ditanya Akan Mundur dari Kabinet, Sri Mulyani: Saya Kerja

Sebelumnya, berdasarkan catatan Kompas.com, sejumlah menteri diisukan mau mundur seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, menteri yang sudah mundur dari Kabinet Indonesia Maju yakni Mahfud MD. Ia melepas jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) agar leluasa berkampanye seiring dengan pencalonannya sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3.