JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1,6 juta ton beras dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya masa panen selama dua bulan.
"Seharusnya pada Maret-April sudah panen raya, namun sekarang mundur ke April, Mei, dan Juni, sehingga produksi menurun dan pemerintah kemarin memutuskan untuk melakukan impor,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (14/2/2024) seperti dilansir Antara.
Baca juga: Siap-siap, Dua Bank Ini Bakal Luncurkan Layanan Paylater
Selain merealisasikan impor, ia menyatakan bahwa pemerintah juga meningkatkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk mempermudah distribusi, ia menuturkan bahwa paket beras SPHP dapat dikemas ulang dengan berat yang disesuaikan.
“Biasanya ‘kan SPHP kiloannya 5 kilogram. Jadi, untuk beberapa wilayah silakan didistribusi dalam kiloan yang lebih besar dan di lapangan diberi kesempatan untuk melakukan pengemasan ulang dari 50 kilo atau 25 kilo menjadi 5 kilo,” ucap Airlangga.
Baca juga: Sri Mulyani: Bila Integritas Bagus, Maka Kepercayaan Masyarakat Juga Meningkat
Ia menuturkan bahwa biaya pengemasan ulang tersebut akan diganti oleh pemerintah.
“Kemarin itu solusi-solusi yang disampaikan,” katanya.
Airlangga pun mengingatkan bahwa upaya-upaya ini perlu dilakukan karena situasi perekonomian global di masa mendatang masing belum membaik.
“Jadi pertumbuhan ekonomi global masih akan turun,” ujarnya.
Baca juga: Ini Penyebab Kelangkaan Beras Menurut Mendag
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.