Pemerintah Tetapkan 14 PSN Baru, Fokus pada Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pariwisata, Pendidikan, dan Kesehatan

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat internal dengan para menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Terdapat sejumlah topik yang dibahas dalam rapat tersebut, seperti akselerasi penyediaan infrastruktur untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, penanganan ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta dorongan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mengatasi semua isu tersebut, salah satu kebijakan utama yang dikedepankan sebagai dasar pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur, adalah dengan memprioritaskan program/proyek infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

PSN sendiri adalah proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan dampak ekonomi yang luas, seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.

Cakupan PSN juga tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata, hingga pendidikan.

Selain membahas perkembangan pelaksanaan PSN yang telah berjalan hingga pertengahan Maret 2024, pemerintah juga membahas penyelesaian PSN yang secara khusus memerlukan arahan. Hasilnya, pemerintah pun menyetujui 14 usulan PSN baru.

Kehadiran PSN itu bertujuan untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, mendukung pengembangan dan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendapatkan dukungan kementerian sektor.

Pengembangan 14 PSN baru itu akan dilakukan di sejumlah daerah, yakni Kepulauan Riau, Banten, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Pembiayaan 14 PSN baru akan berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Setiap pengajuan usulan PSN harus didukung dengan surat komitmen menteri/kepala lembaga, rencana pendanaan, dan hasil kajian.

Usai mendapatkan pengajuan, PSN kemudian akan dievaluasi melalui sejumlah kriteria, mulai dari dasar, strategis, hingga operasional.

Hasil evaluasi tersebut kemudian akan dijadikan bahan pada rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan kepada Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD dapat mengajukan pengusulan PSN baru. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemberian status PSN telah mendapatkan kajian lengkap semua aspek dari seluruh stakeholder.

PIK 2 dan BSD City masuk dalam PSN

Terkait kehadiran 14 PSN baru, pemerintah menyebutkan bahwa pengembangan proyek ini akan dibagi ke dalam berbagai sektor.

Pembagian tersebut terdiri atas delapan kawasan industri, dua kawasan pariwisata, dua jalan tol, satu kawasan pendidikan, riset, teknologi, dan kesehatan, serta satu proyek minyak dan gas (migas) lepas pantai.