Utang Rp 14,5 Triliun untuk Bangun Rute Baru MRT Akan Dibayar Pakai APBN-APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) mengungkapkan pinjaman dari Jepang sebesar 140,69 miliar yen atau setara Rp 14,5 triliun akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Adapun pinjaman yang disalurkan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) ini untuk pembangunan MRT Jakarta Jalur Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 yang memiliki rute Tomang-Medan Satria sepanjang 24,5 kilometer.

Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, sebesar 51 persen dari pinjaman itu akan ditanggung oleh Pemprov DKI dan 49 persennya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

"Nanti di pinjamannya itu ditanggung oleh pemerintah DKI itu 51 persen tapi 49 persennya ditanggung oleh pemerintah pusat lewat APBN, kalau yang pemerintah DKI itu lewat APBD ya," ujarnya saat Forum Jurnalis MRT Jakarta di Wisma Nusantara, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Lebih lanjut dia menjelaskan skema pengembalian pinjaman, dimana nantinya pemerintah pusat akan melunasi porsinya melalui pemberian hibah ke Pemprov DKI.

"Yang 49 persen dari pusat tadi itu dihibahkan DKI. Jadi DKI full dapat dari pusat, kemudian dia sendiri hanya nanggung 51 persen ya," ucapnya.

Baca juga: Bangun MRT Jakarta Tomang-Medan Satria, Jepang Kucurkan Pinjaman Rp 14,5 Triliun

Skema pencairan pinjaman

Sementara terkait skema pencairan pinjaman, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Weni Maulina mengungkapkan, pinjaman tidak bisa langsung dicairkan kepada pemerintah Indonesia maupun MRT Jakarta melainkan harus melalui beberapa tahapan.

Mulanya, MRT Jakarta akan menyiapkan kontraktor dan konsultan untuk mengerjakan proyek melalui sistem lelang.

Kemudian ketika proyek sudah berjalan, MRT Jakarta akan mengumpulkan invoice untuk ditagihkan ke pihak JICA. Tahap ini tentu harus melalui verifikasi dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

"Kemudian dari pihak JICA setelah semua diverifikasi nanti itu akan ditransfer pada kontraktor dan konsultan sesuai dengan progresnya, sesuai dengan invoicenya," jelas Weni pada kesempatan yang sama.

Baca juga: Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Weni bilang, proyek yang dibiayai dari pinjaman JICA ini ditargetkan akan digroundbreaking pada Agustus 2024.

"Insya Allah (groundbreaking) akan dilakukan di sekitar area Thamrin. Jadi memang ada satu pekerjaan atau pekerjaan yang memang itu menjadi titik temu antara jalur Utara-Selatan dan Timur-Barat," tuturnya.

Sebagai informasi, pinjaman JICA sebesar Rp 14,5 triliun memiliki besaran bunga pinjaman sebesar 0,3 persen pertahun dan sudah termasuk 0,2 persen pertahun untuk konsultan.

Sementara tenor cicilannya selama 40 tahun dan sudah termasuk masa tenggang (grace period) selama 10 tahun.