Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana "Stunting" Dipakai untuk Perbaiki Pagar, Anggaran Revolusi Mental Dibelikan Motor Trail

Kompas.com - 13/06/2024, 15:02 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengaku masih menemukan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah yang tidak sesuai dengan tujuan dari program yang dicanangkan.

Suharso menjelaskan, temuan itu ia dapat setelah mendalami rincian pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah daerah, yang diajukan ke pemerintah pusat lewat aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran pemerintah, Krisna.

Salah satu temuan yang didapatkan ialah digunakannya anggaran penanganan stunting di daerah untuk perbaikan pagar puskesmas.

Baca juga: Penanganan Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Esktrem Harus Dilakukan Secara Terpadu

"Stunting pada waktu saya lihat di Krisna, stunting lokasinya saya zoom terus-terus sampai akhirnya programnya apa, ternyata memperbaiki pagar puskesmas," tutur dia dalam gelaran Rapat Kerja Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Selain itu, Suharso juga menemukan kejanggalan pemanfaatan dalam salah satu program unggulan pemerintah lainnnya, yakni program Gerakan Revolusi Mental.

Suharso bilang, dalam pemanfaatan anggaran program yang kerap digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ditemukan belanja untuk pembelian motor trail.

"Saya bilang ada hubungannya memang ya? motor trail untak jalan-jalan," katanya.

Baca juga: Pemerintah Mulai Salurkan Bantuan Pangan Cegah Stunting 2024, Sasar 1,4 Juta Keluarga

Meskipun sudah mendapatkan temuan itu, Suharso menyebutkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

Sebab, Kementerian PPN atau Bappenas tidak memiliki kuasa untuk melakukan penajaman terhadap penganggaran yang diajukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Oleh karenanya, ia mendorong agar peran Bappenas ke depan dapat diperkuat, sehingga dapat meminimalisir penyelewangan pemanfaatan dana dari program yang diajukan oleh K/L atau pemda.

"Kami alokasi, tapi anggarannya tidak di kami. Jadi kami cuma alokasi, ya kadang-kadang K/L bicara dengan Kementerian Keuangan mereka mendapatkan lebih dan tidak dilaporkan lagi pada kami," ucap dia.

Baca juga: Menteri Suharso Sebut Subsidi Energi Bisa Direalokasikan untuk Atasi Stunting 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com