Penanganan Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Esktrem Harus Dilakukan Secara Terpadu

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan isu kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi harus dilakukan secara terpadu agar dampak yang dirasakan masyarakat lebih optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lebak meluncurkan program inovatif, Gebyar Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem (Klasik) pada Rabu (22/5/2025).

Pejabat (Pj) Bupati Lebak, Iwan Kurniawan mengatakan, Program Klasik dilaksanakan secara serentak di enam kecamatan, yaitu Cimarga, Cijaku, Leuwidamar, Maja, Cibadak, dan Rangkasbitung.

"Kegiatan KLASIK kali ini merupakan upaya memfokuskan seluruh elemen pembangunan untuk bersama-sama membangun dan memberdayakan masyarakat," ujar Iwan melalui keterangannya, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan Inklusi Keuangan

Ia merinci, pada tahun 2024, Pemkab Lebak mengalokasikan dana sebesar Rp. 500,9 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan tiga strategi utama penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Kemudian, untuk strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Pemkab Lebak telah mengalokasi dana di tahun 2024 sebesar Rp. 282,9 miliar, yang terbagi dalam 36 kegiatan dengan fokus pada bantuan kepada masyarakat.

Sementara itu, untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat, Pemkab Lebak menganggarkan dana sebesar Rp. 27,03 miliar yang terbagi dalam 29 kegiatan yang terfokus pada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan dialokasikan dana sebesar Rp 190,9 miliar yang fokus pada pengembangan infrastruktur layanan publik dan infrastruktur ekonomi.

Baca juga: Mengejar Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Tengah Kenaikan Harga Pangan

DOK. ISTIMEWA Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan saat meluncurkan program inovatif, Gebyar Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem (Klasik) di alun-alun Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Rabu (22/5/2025).

Iwan melanjutkan, kegiatan Program Klasik yang dilaksanakan kali ini merupakan salah satu rangkaian dari keseluruhan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi yang dilaksanakan sepanjang tahun.

Terdapat 17 kegiatan yang dilaksanakan secara serentak, mulai dari Gemarikan bagi 100 siswa SD dan ibu hamil, pembinaan UPPKA dan konseling kewirausahaan remaja sebanyak 60 kelompok, hingga edukasi remaja, bumil, dan keluarga termasuk pemicuan bebas BABS sebanyak 355 orang.

Baca juga: Kemenkeu: Dana Desa 2024 Digunakan untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Kemiskinan ekstrem di Indonesia

Sebelumnya disebutkan jumlah masyarakat Indonesia yang masuk kategori miskin ekstrem berpotensi melonjak. Hal ini seiring dengan adanya perbedaan standar perhitungan kemiskinan ekstrem yang digunakan pemerintah dengan global.

"Satu PR yang sedang dihadapi kita adalah metode penghitungan kemiskinan ekstrem," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Suharso mengatakan, saat ini garis kemiskinan ekstrem dihitung dengan purchasing power parity (PPP) sebesar 1,9 dollar AS per hari. Dengan standar tersebut, jumlah masyarakat miskin yang harus diatasi sebanyak 5,8 juta jiwa.

Namun, saat ini standar garis kemiskinan yang digunakan program global Sustainable Development Goals (SDGs) dihitung dengan PPP sebesar 2,15 dollar AS per hari. Suharso menyebutkan, dengan standar PPP tersebut maka jumlah masyarakat miskin yang perlu diatasi oleh pemerintah meningkat menjadi 6,7 juta jiwa.