Industri Halal RI Kalah dari Negara Sebesar Jatinegara, Ini yang Dilakukan Pemerintah

One Data Centre itu diproyeksikan menjadi database KNKS untuk melihat potensi ekonomi syariah di Indonesia.

"Salah satu pekerjaan rumah besar bagi kita adalah menyajikan data yang kita harapkan data ini bisa kita pakai sebagai landasan membuat keputusan kebijakan. Rencananya, KNKS akan membuat pusat data," kata Ventje Rahardjo dalam acara IIEFest di Bandung, Jumat (26/4/2019).

Ventje mengatakan, rencana ini guna membangun ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dan memperkuatnya. Selain itu, memudahkan masyarakat lain yang membutuhkan data serupa, seperti peneliti, ilmuwan, dan wartawan.

Data tersebut juga dibuat karena saat ini Indonesia belum memiliki basis data soal perkembangan ekonomi syariah. Selama ini yang digunakan masih berupa prakiraan. Hal ini terbukti ketika Ventje tak berani menyebutkan angka potensi peningkatan ekonomi syariah setelah Masterplan Ekonomi Syariah berlaku.

"Kami belum bisa menyebutkan berapa persen pertumbuhannya, karena saat ini data hanya berupa perkiraan," ucap Ventje.

Berdasarkan data Global Islamic Economy Report, Indonesia berada di posisi 10 sebagai pelaku industri halal di tingkat global. Tapi Ventje yakin data di lapangan lebih bagus dan lebih akurat dibanding catatan ekonomi syariah saat ini.

Menurut Ventje, data yang valid untuk market share dan potensi akan mampu membangun industri halal di Indonesia jauh lebih mudah.

"Dengan data center itu kita berharap dapat memperbaiki posisi kita. Saat ini baru nomor 10, kalah dengan Bahrain yang nomor dua padahal besaran negaranya hanya sebesar Jatinegara," kata Ventje.

Kendati merencanakan, Ventje belum bisa memastikan tanggal pembuatan pusat data tersebut. Namun dia memastikan akan membuatnya dalam waktu dekat. Oleh karena itu, dia mengandalkan dukungan dari semua pihak agar rencana ini berjalan dengan lancar.

Selain berencana membuat pusat data, KNKS juga membuat Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (Meksi) yang memiliki 4 strategi utama, yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan UMKM, dan pemanfaatan platform ekonomi digital. Meksi ini rencananya akan diluncurkan tanggal 14 Mei mendatang di Jakarta.

Halal Park

Selain itu, pemerintah juga akan membangun Halal Park, sebuah taman berkonsep syariah di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kawasan ini digadang-gadang akan menjadi pusat aktivitas ekonomi syariah dengan mengacu pada konsep halal.

Nantinya akan ada Taman Halal yang didirikan di atas tanah seluas 21.000 meter persegi dalam dua tahun ke depan.

Saat ini Hala Park masih berupa miniatur.  Pengunjung bisa datang ke beberapa gerai makanan maupun belanja baju-baju gamis dan hijab di sana.

Inisiasi dibentuknya Halal Park tidak hanya memberikan manfaat bagi para pelaku industri halal menjadi lebih berdaya saing, tapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional melalui peningkatan tingkat konsumsi, ekspor neto, dan investasi.

Saat membuka kawasan ini, Presiden Joko WIdodo (Jokowi) mengatakan, Halal Park merupakan komitmen pemerintah untuk selalu melibatkan para pelaku bisnis terutama UMKM dalam memajukan ekonomi nasional.

Pemerintah meyakini gaya hidup halal tak hanya berdampak pada meningkatnya perekonomian Indonesia, tapi juga dampak positif lainnya yang membuat masyarakat Indonesia dapat hidup secara berkelanjutan, apapun ras, suku, dan agama yang dianut.

“Meskipun berkonsep halal, sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, ras, dan agama yang menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Halal Park dapat dinikmati oleh semua kalangan penikmat gaya hidup,” kata Jokowi Selasa (16/4/2019) lalu.