Potensi Default, Kawasan Industri Jababeka Kena Suspend BEI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan penghentian sementara atau suspend terhadap perdagangan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) yang berpotensi default.

Suspensi merujuk pada surat Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Kawasan Industri Jababeka dengan nomor surat Peng-SPT-00009/BEI.PP3/07-2019 yang diterbitkan BEI.

Diketahui, perusahaan tersebut dianggap memiliki potensi lalai akibat dari pengubahan susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 Juni 2019. Imbasnya, perseroan berisiko gagal bayar atas notes atau surat utang yang diterbitkan anak perusahaannya, Jababeka International BV.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, suspensi dilakukan sejak Senin (8/7/2019).

"Dengan protokol yang kita punya, kita kemarin melakukan penghentian sementara," ujar Nyoman di gedung BEI, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Nyoman mengatakan, pihaknya telah memanggil direksi KIJA untuk memberikan klarifikasi mengenai informasi yang beredar. BEI ingin mendengar langsung penjelasan perseroan sejauh mana masalah yang terjadi.

Direksi KIJA dijadwalkan hadir di BEI untuk memberikan keterangan hari ini.

"Hari ini kita akan hearing. Saya panggil direksi perseroan untuk bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi," kata Nyoman.

Sebelumnya diberitakan, akibat perubahan komposisi pengendali pemegang saham, Jababeka Internasional wajib memberikan penawaran pembelian kepada para pemegang notes dengan harga pembelian sebesar 101 persen dari nilai pokok notes sebesar 300 juta dollar AS ditambah kewajiban bunga.

"Dalam hal perseroan tidak mampu melaksanakan penawaran pembelian, maka perseroan/Jababeka International BV akan berada dalam keadaan lalai atau default," ungkap Jababeka dalam keterbukaan informasi di BEI.

Direktur Utama PT Kawasan Industri Jababeka Tbk Tedjo Budianto Liman mengatakan, telah terjadi acting in concert (para investor bekerja sama) dalam RUPS bulan Juni lalu karena pemungutan suara dilakukan saat rapat dengan suara setuju mencapai 52,117 persen.

Padahal kata Tedjo, usulan perubahan susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris harus telah melalui tahapan evaluasi sebelumnya dari Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) yang dijalankan Dewan Komisaris.

"Penyampaian usulan jabatan direktur yang di voting saat rapat merupakan hal yang kurang lazim karena tugas dan fungsi KNR tidak berjalan. Sebagian besar suara yang diberikan saat RUPS di bawah kendali PT Imakota dan Afiliasinya sehingga terjadi acting in concert," kata Tedjo.

Namun, Tedjo mengungkap, hasil pengubahan dewan direksi dan dewan komisaris yang baru bisa dibatalkan bila terjadi kecacatan dalam surat kuasa sebanyak 20 persen.