4 Langkah Kementan Lawan Ancaman Gagal Panen

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan upaya mitigasi kekeringan pada musim kemarau 2019.

Hal tersebut dilakukan agar kekeringan tidak berdampak lebih luas lagi.

Data Kementan menyebutkan terdapat sekitar 100 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2019, dengan total luas areal 102.654 hektar (ha) dan puso 9.940 ha.

Menurut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy, sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah tidak mengalami hujan lebih dari 30 hari.

Pemerintah khawatir kekeringan masih akan terus berlanjut pada beberapa bulan ke depan.

Oleh karena itu, pengamanan standing crop harus dilakukan bersama oleh aparat kemanan (TNI dan Polri), dinas pertanian, dinas pengairan, dan petani/kelompok tani.

“Kami telah meminta setiap kabupaten/kota mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah diberikan untuk memitigasi dampak kekeringan tahun 2019,” tutur dia.

Sementara itu, daerah yang masih memiliki potensi tanam padi diharapkan segera melakukan percepatan tanam dan didaftarkan pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Sumber air

Langkah pertama mitigasi yakni memanfaatkan sumber air.

Saat ini, terdapat 11.654 unit embung pertanian dan 4.042 unit irigasi perpompaan yang dibangun pada periode 2015-2018.

Sarwo meminta semua pihak terkait memprioritaskan dan mengawal pemanfaatan sumber-sumber air sebagai suplesi pada lahan sawah yang terdampak kekeringan.

“Segera identifikasi sumber air alternatif yang masih tersedia dan dapat dimanfaatkan melalui perpompaan dan irigasi air tanah dangkal,” kata dia.

Pemanfaatan alsintan

Kedua, alat mesin pertanian (alsintan) mendukung mitigasi kekeringan.

Pemerintah sudah mendistribusikan ribuan unit alat pompa yang mampu menghasilkan air pada kedalaman 20-25 meter.

Menurut dia, alat itu mampu menampung air sebanyak 1.500 meter kubik dan bisa mengairi seluas 50-70 ha lahan kering.

Hingga kini, jumlah pompa air yang sudah dialokasikan pada periode tahun 2015-2018 mencapai 93.860 unit dan 19.999 unit lainnya khusus pada daerah terdampak kekeringan.

“Manfaatkan semua pompa air yang tersedia di daerah dan kerahkan Brigade Alsintan untuk membantu petani dalam mengamankan standing crop dan memitigasi kekeringan,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Sarwo, manfaatkan juga alsintan untuk melakukan percepatan tanam (padi, jagung, dan kedelai) pada daerah yang sumber airnya masih tersedia dan mencukupi.

Koordinasi dan pengawalan

Sementara itu, upaya mitigasi ketiga adalah koordinasi dan pengawalan air.

Untuk itu, Sarwo meminta untuk memonitor ketersediaan air di waduk dan bendungan.

Ia juga menganjurkan untuk mengutamakan jadwal irigasi pada wilayah yang standing cropnya terdampak kekeringan.

"Terapkan dan kawal gilir-giring air pada daerah irigasi yang airnya terbatas, serta lakukan penertiban pompa-pompa air ilegal di sepanjang saluran irigasi utama," pintanya.

Dengan berbagai alat yang dimiliki, serta kerja sama yang intens antar instansi, diharapkan semua lahan kering tersebut menjadi lahan produktif.

"Tentu kami berharap dengan berbagai bantuan ini semua pemanfaatan sumber air yang ada bisa kami atasi dengan mudah," tuturnya.

Asuransi pertanian

Keempat, ungkap Sarwo, pemerintah juga telah memberikan perlindungan kepada petani dengan program AUTP.

Dalam program AUTP, biaya premi yang dibebankan sebesar Rp 180.000/ha/musim tanam.

Asal tahu saja, 80 persen atau Rp 144.000 premi tersebut ditanggung atau disubsidi pemerintah.

Jadi, petani hanya cukup membayar sebesar 20 persen atau Rp 36.000/ha/musim tanam.

Jika terjadi kegagalan panen karena bencana alam kekeringan atau banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), petani akan mendapatkan klaim ganti rugi atau pertanggungan asuransi sebesar Rp 6 juta/ha.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan ada sekitar 1 juta ha lahan padi yang dilindungi AUTP.

Adapun realisasi pelaksanaan AUTP di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mencapai 232.255 ha.

"Segera lakukan pengajuan ganti rugi bagi petani yang lahan sawahnya terkena puso dan terdaftar AUTP,” tegas dia.