Sri Mulyani Akan Hemat Kertas SK Kenaikan Pangkat hingga Pensiun PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat adanya celah penghematan anggaran birokrasi seiring dengan perkembangan pesat teknologi di era digital.

Penghematan itu salah satunya berasal dari penghematan pengunaan kertas untuk berbagai keperluan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dalam manajemen ASN yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat," ujarnya dalam acara penandatangan MoU Kemenkeu dan BKN, Jakarta, Senin (19/8/2019).

"Juga kertas untuk SK pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain,” sambung perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Selain itu, juga dapat dihemat biaya pencetakan, ruang penyimpanan berkas, hingga waktu yang harus diluangkan para pimpinan untuk menandatangai SK secara basah.

Sebab, kini dengan perkembangan teknologi, tandatangan bisa dilakukan secara digital menggunakan tandatangan digital.

Hal ini pula yang menjadi salah satu poin MoU antara Kemenkeu dan BKN. Untuk pengembangan manajemen ASN, penggunaan tanda tangan digital (digital signature) akan diakui bagi kepentingan dokumen kepegawaian yang diterbitkan oleh kedua pihak.

Selain itu, Kemenkeu dan BKN juga sepakat dapat melakukan pertukaran data pada Sistem Informasi ASN di kedua institusi.

Pertukaran data itu yakni Human Resources Information System (HRIS) Kementerian Keuangan dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang ada di BKN.