Bappenas: Program Kementan Terbukti Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

KOMPAS.com – Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Boediastoeti Ontowirjo mengatakan program Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil memacu pertumbuhan ekonomi di daerah lewat belanja alat mesin pertanian (Alsintan) dan input produksi.

“Setiap peningkatan 1 persen belanja Alsintan, maka akan mendorong 0,33 persen peningkatan subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian di daerah,” ujar Boediastoeti melalui rilis tertulis, Senin (19/8/2019).

Boediastoeti menambahkan Bappenas telah melakukan riset terhadap efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kurun 2011 hingga 2018.

Belanja barang mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,08 persen, sementara belanja modal hanya mendorong 0,03 persen dan belanja pegawai hanya 0,01 persen.

Padahal, dalam alokasi anggaran 2016 hingga 2017 belanja modal naik paling tinggi Rp 39,1 triliun, diikuti belanja barang sebesar Rp 31,8 triliun dan belanja pegawai Rp 7,5 triliun.

"Belanja barang yang produktif dapat menjadi terobosan ke depannya ketimbang belanja modal," tegasnya.

Bukti nyata

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi sependapat dengan hasil riset Bappenas terkait efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Di mana menyebutkan program Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan daerah.

Oleh karena itu, Gandhi menilai sektor pertanian dan perikanan Indonesia memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

“Pertama, kontribusi devisa. Ekspor produk pertanian dan produk perikanan yang menggantikan produk impor akan menjadi sumber penting bagi surplus Neraca Perdagangan,” jelasnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor komoditas pertanian 2013 hanya 33 juta ton, tetapi pada 2018 melonjak tajam menjadi 42,5 juta ton. Dengan begitu ada kenaikan 9 juta ton dan rata-rata kenaikan ekspor per tahunnya 2,4 juta ton.

Kedua, Kontribusi produk. Prima Gandhi menilai dampak dari kebijakan pertanian melalui Program Upaya Khusus Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan yakni terpenuhinya penyediaan makanan bagi masyarakat dan bahan baku bagi beberapa industri.

Faktanya, selama pemerintahan Jokowi-JK, terjadi stabilitasasi harga pangan dan indeks ketahanan pangan Indonesia pun mengalami lompatan.

“Data BPS menyebutkan terjadi penurunan inflasi bahan makanan yakni dari 2013 sebesar 11,71 persen menjadi 1,26 persen di 2017,” terangnya.

Kemudian, berdasarkan Global Food Security Index 2018, peringkat ketahanan pangan Indonesia membaik yakni dari peringkat ke-72 di 2014 menjadi peringkat ke-65 dari 113 negara pada 2018.

“Kedua fakta itu merupakan contoh nyata ketersediaan pangan kita berhasil dijamin pemerintah,” tambah Prima.

Menurunkan kemiskinan

Ketiga, kontribusi menurunkan kemiskinan. Harus diakui kontribusi kebijakan pembangunan pertanian era Jokowi-JK menurunkan kemiskinan khususnya masyarakat pedesaan.

Tidak hanya dampak dari program mekanisasi yang menembus hingga ke pelosok tanah air, tetapi juga dari program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atas Bekerja (Bekerja), budidaya jagung, dan pengembangan wilayah perbatasan berbasis ekspor.

Terdapat pula program Selamatkan Rawa Selamatkan Petani (Serasi), Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab), Rain Harvesting System, Budidaya Tanaman Sehat, Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu, Belgian Blue dan penggunaan Biodiesel B100 berbahan dasar sawit yang membantu para petani di seluruh wilayah Nusantara.

“Bukti kemiskinan menurun bisa dilihat dari data. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengukur daya beli petani semakin menguat. NTP 2017 sebesar 102,25 naik dibanding 2014 yang hanya 102,03," beber Prima Gandhi.

Selain itu, NTP pada 2018 pun naik, yakni 103,17 sementara 2017 hanya 103,07. Fakta lainnya, tingkat kemiskinan pedesaan menjadi 13,2 persen di 2018.

Ke depan, Prima Gandhi berharap pembangunan pertanian dan perikanan harus terus diarahkan untuk meningkatkan produksi, bernilai ekspor, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Kebijakan pembangunan pertanian selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK harus dijadikan pijakan untuk pembangunan pertanian selama 5 tahun ke depan.

“Jika hal hal di atas dapat diwujudkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dan nilai gini ratio Indonesia akan mengecil. Ini akan berhasil jika oligarki bisnis dan ekonomi dalam bidang pertanian dan perikanan berhasil diruntuhkan,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, keberanian Mentan yang mulai memukul genderang perang melawan mafia pangan tanpa pandang bulu patut diacungin jempol.

“Pengurusan izin ekspor dan apa pun di Kementan sudah berbasis online dan satu pintu. Ini harus dirawat,” pungkasnya.