Sri Mulyani: Muncul Tekanan Supaya Kami Injeksi BPJS Kesehatan Lagi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapan ada tekanan kepada dirinya dan pemerintah untuk kembali menyuntikkan dana kepada BPJS Kesehatan.

Hal tersebut lantaran BPJS Kesehatan kekurangan anggaran untuk membiayai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terus menerus mengalami defisit.

"Oleh karena itu muncul pressure supaya kami melakukan injeksi-injeksi lagi," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Padahal, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah kepada BPJS Kesehatan sejak Januari-Juni 2019.

Gelontoran dana tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk membayar iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN BPJS Kesehatan yang berjumlah 93,5 juta orang.

"Sehingga hari ini pemerintah sebenarnya sudah selesai kewajibannya tetapi BPJS masih kekurangan," kata dia.

Pada 2018 lalu, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 19,4 triliun. Pemerintah lantas memberikan injeksi Rp 10,3 triliun. Injeksi ini dana di luar kewajiban pemerintah membayar iuran PBI.

Injeksi anggaran 2018 lebih besar dari dari injeksi pada tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 3,5 triliun. Saat itu defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 13,5 triliun.

Tahun ini BPJS Kesehatan masih mengalamai defisit.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, ada pihak-pihak yang menekan agar pemerintah kembali memberikan suntikan dana.

Adapun pemerintah menganggarkan Rp 48,8 triliun untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di tahun 2020.

Anggaran ini naik sebesar 82 persen jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai Rp 26,7 triliun.

Sri Mulyani mengatakan peningkatan anggaran PBI JKN bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program layanan kesehatan yang berkualitas.

Dia pun memastikan jumlah peserta JKN tidak akan bertambah yaitu 96,8 juta hingga tahun depan. Hal ini dilakukan untuk mendorong efektivitas dan kualitas dari JKN.

"Tapi kita fokuskannya ke iuran nanti, namun masih akan dilihat (besarannya) kita sudah kasih antisipasi, dalam anggaran kesehatan" ujar dia di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sebagai informasi, PBI merupakan golongan peserta BPJS Kesehatan dari masyarakat miskin sehingga dibiayai pemerintah.

Adapun untuk tarif iuran segmen non PBI masih disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kolektibilitas dari masyarakat dan tentu dengan mempertimbangkan kebijakan yang perlu diperbaiki.