Luhut: Jangan Membuat BUMN Sentris, Pak Presiden, Sudah Memerintahkan Itu...

Setelah aturannya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019, kini tak hanya penggunaan kendaraan listrik saja, upaya untuk menggerakkan industri kendaraan listrik pun terus digaungkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk menggerakkan rantai pasokan industri kendaraan listrik di dalam negeri, pemerintah ingin meningkatkan peran sektor swasta.

Misalnya saja saat ini, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) telah membuat setidaknya 7.000 titik charging station alias Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk pengisian daya kendaraan listrik di seluruh Indonesia.

Luhut ingin, jika nanti pasar kendaraan listrik meningkat dan kebutuhan akan SPLUkian meningkat, tak hanya PLN, perusahaan swasta pun bisa masuk ke sektor tersebut.

"Saya bilang kalau nanti berkembang, ada swasta-swasta di bawah, Anda jangan membuat jadi BUMN sentris, enggak elok itu. Pemerintah, Pak Presiden, sudah memerintahkan itu ya," ujar dia di Jakarta, Sabtu (30/8/2019).

Luhut mengatakan, selain PLN, saat ini Wijaya Karya juga telah berinvestasi untuk mengembangkan charging station kendaraan listrik. Selain itu, Softbank dalam investasinya ke Grab Indonesia sebesar 2 miliar dollar AS beberapa waktu lalu juga termasuk untuk pembuatan charging station.

"Masayoshi Son (CEO Softbank) kemarin kan 2 miliar dollar AS salah satunya untuk charging," ujar Luhut.

Adapun Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, 7.000 titik SPLU yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut masih dalam tahap slow to normal charging.

PLN bakal mengembangkan skema bisnis SPLU seperti Pertamina. Nantinya, PLN bakal menggunakan skema bisnis franchise agar masyarakat lebih mudah mengakses charging station tersebut.

"Sedang kita susun, yang pasti kemudahan ketersediaan di publik seperti di mall, dan sebagainya," jelas dia.