Dukung Percepatan GNP2DS, 6 Kementerian dan Lembaga Teken MoU

Adapun 6 K dan L yang menandatangani adalah Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemnko[ UKM), Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMPI),  Universitas Trilogi dan Universitas Krisna Dwipayana.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap dengan adanya nota kesepahaman tersebut bisa dijadikan starting point di dalam modeling GNP2DS yang diterapkan di instansi pemerintah, dunia usaha industri, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan secara masif dan berkesinambungan.

“Diperlukan dukungan seluruh komponen bangsa agar peningkatan produktivitas dan daya saing berjalan lebih cepat,“ kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Bambang sendiri mengatakan itu saat membuka kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring dan sekaligus menandatangani nota kesepahaman modeling GNP2DS di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Perlu diketahui, GNP2DS adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, kesejahteraan, dan daya saing bangsa.

Adapun, strategi GNP2DS mencakup, pengembangan sistem manajemen birokrasi, pengembangan dan inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan budaya produktif.

Empat tujuan

Dirjen Bambang menambahkan tujuan kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring LPN dari tanggal 11 hingga 13 September 2019 ada empat.

Pertama, untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran, akan arti pentingnya produktivitas dan daya saing, serta membangun komitmen untuk melaksanakan GNP2DS.

Kedua, mendorong terciptanya langkah-langkah strategis dalam pengembangan dan penguatan jejaring lembaga produktivitas yang telah dibentuk. Ketiga, meningkatkan pemahaman model praktik terbaik atau best practice pada strategi modeling GNP2DS.

“Keempat, mengembangkan dan memperluas jejaring antar Institusi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat guna mensinergikan program dan kegiatan, “ kata Bambang.

Dirjen Bambang yang juga Sekretaris LPN mengungkapkan strategi GNP2DS mencakup, pengembangan sistem manajemen birokrasi, pengembangan dan inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan budaya produktif.

Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) LPN, Bomer Pasaribu, mengatakan hingga kini LPN terus pro aktif bergerak menyinergikan kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

“Sinergi peningkatan produktivitas ini juga menyasar dunia usaha, lembaga pendidikan, dan elemen masyarakat,“ kata Bomer.

Target LPN

Bomer Pasaribu mengungkapkan pada 2019, LPN memiliki target untuk menyusun Blue Print, Master Plan, Road Map, dan Pedoman Nasional Pelaksanaan GNP2DS.

Selain itu, LPN juga akan menyusun draft konsep Panduan Pelaksanaan Teknis GNP2DS pengembangan jejaring kelembagaan produktivitas.

Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua LPN, Iskandar Simorangkir. Menurut dia, LPN mendorong pemerintah untuk mempercepat peningkatkan produktivitas dan daya saing melalui GNP2DS di seluruh Indonesia.

"Itu kunci untuk bisa menjadi negara maju dan bisa keluar dari jebakan kelas menengah. Kami harus jadikan program LPN menjadi budaya bagi pekerja untuk meningkatkan produktiitas dan daya saing," ujar dia.

Iskandar menambahkan mengingat luasnya cakupan dan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan GNP2DS, maka 5K kata kunci sangat menentukan tingkat keberhasilan GNP2DS pada setiap tingkatan.

Adapun 5K yang dimaksud pertama, komitmen pimpinan, terutama pengambil keputusan. Kedua, konsistensi kebijakan. Ketiga, kesinambungan program. Keempat, keterlibatan semua pelaku, dan kelima, keteladanan pimpinan pada setiap tingkatan.

"Dengan bertumpu pada kata kunci (K5) tersebut, diharapkan GNP2DS digulirkan dan digelorakan semakin lama semakin cepat dan meluas," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonohmi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian itu.