Jeritan Rumah Sakit hingga Klinik untuk BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah besar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya menggencet masyarakat dan BPJS Kesehatan.

Para pelaku di bidang kesehatan pun ikut menjerit. Mulai dari rumah sakit, klinik hingga tentu saja para dokter yang melayani para pasien BPJS Kesehatan.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) misalnya, menagih tunggakan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 6,5 triliun kepada rumah sakit selama 2019.

Anggota Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi Odang Muchtar  mengatakan, BPJS Kesehatan kerap menunggak pembayaran JKN selama 4 bulan.

"Tunggakan yang ada sekarang bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya segera dibayar," ujarnya dalam diskusi terbuka di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Rumah sakit kata Odang, membutuhkan kas untuk operasional sehari-hari. Namun akibat tunggakan BPJS Kesehatan, kas rumah sakit menjadi sangat terbatas.

Bahkan, ujarnya, akibat tidak memiliki uang tunai yang cukup akibat tunggakan BPJS Kesehatan, ada rumah sakit yang pasokan obatnya sampai diputus oleh supplier alias pemasok.

Menurut Odang, bila hal ini terus didiamkan, maka rumah sakit akan mengalami stunting atau pengkerdilan, tak mampu tumbuh pesat dalam bisnisnya.

Di tempat yang sama, Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) juga ikut menjerit. Masih adanya tunggakan oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu faktor mengapa klinik menjerit.

"Ada juga tunggakan tapi kalau klinik tunggakan BPJS Kesehatan enggak lama ya, 3 bulan. Tp ada juga yang enggak dibayar karena persyaratan enggak lengkap, kliniknya malas repot, ya udah BPJS enggak peduli," kata dia.

Selain faktor tunggakan, asosiasi klinik juga menjerit lantaran banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang lari ke puskesmas untuk mendapatkan fasiltas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Puskesmas juga kata dia, sangat mudah memberikan rujukan peserta BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Sementara bila klinik yang memberikan, justru diperlakukan berbeda.

Rizal mengatakan, klinik akan dikejar BPJS Kesehatan bila mudah memberikan rujukan. Bahkan ucapnya, dana kapitasi yang diberikan bisa dikurangi

Asklin mengusulkan agar fungsi puskemas dikembalikan ke fungsi awal saja yakni preventif atau pencegahan penyakit bukan ikut memberikan layanan pengobatan.

Rizal mengatakan, bila situasi ini terus berlanjut, maka ini akan mejadi sinyal bahaya untuk klinik-klinik yang melayani BPJS Kesehatan dan juga negara.

"Kalau ini berjalan terus, ini bahaya, klinik akan tutup, dan defisit (BPJS Kesehatan) juga akan besar," kata dia.

"Kenapa? Karena setiap dokter puskesmas setiap dia enggak mampu, langsung kasih rujukan. Ini akan berdampak besar bagi negara," sambungnya.

Kondisi itu kian berat lantaran sudah 4 tahun, dana kapitasi untuk klinik tidak naik. Saat ini dana kapitasi untuk klinik Rp 10.000 per pasien termasuk untuk dokter gigi di klinik tersebut.

"Kalau gini terus klinik akan banyak tutup. Karena enggak sesuai dengan costnya. Belum lagi dokter gigi teriak  kayak tukang parkir di bayar Rp 2.000 per pasien. Ini yang harus dipikirkan," kata dia

Saat ini saja kata dia, sudah banyak klinik-klinik yang memutuskan hubungan dengan BPJS Kesehatan. Sehingga tidak mau lagi melayani peserta BPJS Kesehatan.

Di Jakarta saja, ungkap Rizal, ada sekitar 20 klinik yang mengadu ke Asklin bahwa sudah tidak kuat masuk dalam program JKN.