Ini Permintaan Warga Dayak Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Tujuannya, agar pemerintah bisa mendengar harapan dan masukan dari para perwakilan Suku Dayak terkait rencana pemerintah tersebut.

“Seminar nasional ini bertujuan menampung gagasan konstruktif dari masyarakat lokal khususnya Etnis Dayak,” ujar Sekretaris Menteri PPN Himawan Hariyoga Djojokusumo di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dalam kesempatan itu, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional, Dagut H. Djunas meminta pemerintah pusat memperhatikan keberlangsungan hidup warga Dayak.

Sebab, saat ini masyarakat Dayak tak lagi memiliki tanah garapan. Karena, sebagian besar tanah di Kalimantan Timur dikuasai pihak swasta untuk dijadikan perkebunan sawit.

“Masyarakat kita ingin punya tanah 5 hektare tiap keluarga yang punya sertifikat gratis, dan setiap desa punya hutan adat 10 hektare,” kata Dagut.

Sementara itu, tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kalimantan Tenggara, Dolvina Damus mengatakan, saat ini mayoritas warga Dayak menggantungkan hidupnya dengan cara bertani dan berkebun.

Sedangkan masyarakat lain yang hidup di Pulau Kalimantan, berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil maupun swasta. Menurut dia, hal tersebut membuat terjadinya kesenjangan sosial.

Atas dasar itu, dia berharap pemerintah memperhatikan warga Dayak dalam pembangunan ibu kota baru, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

“Kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik sosial. Ini yang perlu diantisipasi. (Oleh karena itu) diharpakan dalam pembangunan ibu kota negara dapat diberikan kebijakan khusus kepada suku bangsa Dayak terkait dengan ketenagakerjaan,” ucap dia.