Anggota BPK Didominasi Politisi, Ini Kata Para Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengucapkan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) di Gedung MA, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Adapun anggota BPK yang telah mengucap sumpah itu didominasi oleh kalangan politisi. Dari lima anggota, empat di antaranya merupakan politisi.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kelima anggota BPK itu telah disumpah, sehingga harus menjalankan amanat konstitusi dan UU yang berlaku.

"Kalau politisi yang lalu-lalu juga begitu. Tapi beliau kan tadi sudah sumpah untuk menjalankan fungsi BPK sesuai tugasnya. Ya, tentu kita hormati, lah," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dia bilang, yang menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) bukan hanya dilihat dari anggota berlatarbelakang politisi ataupun non-politisi.

"Walaupun politisi dan non-politisi tetap (sama) saja. Kan tadi lihat sumpahnya mereka sangat serius, tidak menerima apapun, menyajikan apapun dalam bentuk apapun," ucap Sri Mulyani.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal serupa. Budi menuturkan, pemilihan anggota berlatarbelakangan politisi boleh saja asal independen dan punya sikap baik.

"Saya pikir boleh politisi sejauh kita lihat dia punya sikap baik," katanya.

Apalagi selama ini, Budi belum pernah melihat adanya konflik kepentingan antara BPK dengan Kementerian Perhubungan.

"Kalau pengalaman saya, enggak terjadi. Ini pengalaman saya, ya, enggak tahu kalau yang lain. Tidak ada konflik kepentingan. Sejauh ini mereka independen dan memberikan pendapat yang baik," ungkapnya.

Sebagai informasi, kelima anggota yang terpilih hari ini, antara lain Achsanul Qosasi dengan 31 suara, Daniel Lumban Tobing dengan 41 suara, Harry Azhar Azis dengan 29 suara, Hendra Susanto dengan 41 suara, dan Pius Lustrilanang dengan 43 suara.

Achsanul Qosasi yang terpilih dengan 31 suara pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014, kemudian menjadi anggota BPK sejak 2014.

Sama seperti Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing juga pernah menjabat jadi anggota DPR RI tahun 2014-2019. Namun, dia gagal menjadi anggota DPR di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

Harry Azhar Azis pun serupa. Dirinya pernah menjabat sebagai anggota DPR periode 2004-2014 dari partai Golkar.

Kemudian Harry menjabat jadi anggota BPK sejak tahun 2014 sebelum akhirnya dilengserkan dari ketua BPK.

Pius Lustrilanang juga merupakan anggota DPR periode 2009-2019. Dia juga merupakan ketua DPP Partai Gerindra.

Sementara itu, sebelum akhirnya dipilih menjadi anggota BPK 2019-2024, Hendra Susanto menjabat sebagai Kepala Auditoriat LB BPK Jambi II. Dia pun pernah gagal mengikuti seleksi anggota BPK periode 2017-2022.