Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Kementan Gandeng 6 Kementerian untuk Atasi Area Rawan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan masih ada 88 daerah kabupaten atau kota yang rentan mengalami rawan ketersediaan pangan.

Penetapan area-area rentan pangan tersebut ditentukan berdasarkan beberapa parameter, seperti rasio konsumsi normatif per kapita, penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, alokasi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makan, akses air bersih, dan prevalensi balita stunting.

Sementara itu, terkait lokasi rentan rawan pangan, Ketua BKP Kementan Agung Hendriardi hanya menyebutkan bahwa sebagian daerah tersebut terletak di Indonesia bagian timur.

"Isu ketahanan pangan bersifat kompleks dan multidimensi. Ini juga menjadi isu strategis nasional, karena ketahanan pangan adalah hak setiap masyarakat," ujar Agung.

Melihat fakta lapangan dari BKP tersebut, Kementan mengajak enam kementerian lain untuk bersinergi mengentaskan masalah kerawanan pangan lewat Penandatangan Kerja Sama (PKS) yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Adapun keenam kementerian yang berada dalam PKS itu terdiri dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenskes).

Selanjutnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes DPTT), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendag), serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

"Kementerian Pertanian tidak bisa jalan sendiri, harus ditopang dengan lainnya demi mengentaskan kerawanan pangan," ucap Syahrul.

Maka dari itu, Syahrul meminta seluruh kementerian dan lembaga yang berada dalam kerja sama ini turut memberikan asistensi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan begitu, penanganannya diharapkan akan selesai dalam satu tahun.

"Kami akan coba benahi 88 daerah ini. Saya berharap seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah untuk menyatu dan berkonsentrasi," lanjutnya.

Selain kementerian dan lembaga yang terikat dalam PKS tersebut, Syahrul juga mengimbau para pemimpin daerah dapat bekerja sama demi terwujudnya kecukupan pangan di Indonesia.

"Untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan, saya mengajak pimpinan daerah mulai dari kepala desa, lurah, camat, bupati atau walikota dan gubernur untuk bersama-sama menangani sesuai tanggung jawabnya masing-masing,” ajaknya.

https://money.kompas.com/read/2019/10/30/142000126/kementan-gandeng-6-kementerian-untuk-atasi-area-rawan-pangan

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+