Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Beras Menumpuk, DPR Minta Jokowi Ubah Program BPNT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sebanyak 20.000 ton beras di penyimpanan gudang Perum Bulog yang mengalami disposal atau pembuangan.

Disposal dilakukan akibat beras tersebut yang terlalu lama tidak diperbarui sehingga mengalami perubahan kualitas dan tak laku dijual.

Terkait hal itu, Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebutkan ada solusi yang bisa dilakukan antara lain dengan menyerahkan seluruhnya pengelolaan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada Bulog, dimana selama ini dipegang oleh Kementerian Sosial.

"Jangan disalahkan juga yang 20.000 ton itu dikeluarkan, karena ouletnya dalam sekajap 2017-2019 tidak ada otlet yang menungkinkan Bulog terus me-refinery beras di gudang. Solusinya, kembalikan BPNT yang dioperasikan Bulog," kata Herman di Gedung RRI, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

Menurut Herman dengan mengembalikan BPNT ke Bulog maka Bulog bisa menjalankan tugasnya memastikan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau secara berkelanjutan.

"Jika tidak mengembalikan BPNT, maka penugasan Bulog tidak akan jalan dan Bulog akan dibebani oleh pinjaman komersial sampai kapanpun," jelasnya.

Menurut Herman, mekanisme komersial yang harus dijalankan Bulog adalah penugasan dengan batasan harga, maka dari itu harus diikuti dengan sumber permodalan yang tidak dibatasi.

Saran yang dikatakan Herman, sudah pastilah akan mengubah aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Namun ia yakin hal ini bisa dinegosiasikan dengan Prediden Joko Widodo.

"Yang aturan tinggal ubah BPNT ke Bulog lalu teken oleh Presiden, selesai," katanya.

Herman menyebutkan, ia akan memperjuangkan masalah Bulog ini dan meminta Jokowi untuk menyelamatkan Bulog dengan merubah aturan BPNT. Hal ini mengingat pemberian modal tidak dimungkinkan karena APBN sudah ketok palu.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog, Imam Subowo menyebutkan pihaknya siap dengan solusi yang ditawarkan tersebut.

Hal ini mengingat dalam praktiknya Bulog sudah menggunakan bebebrapa teknologi dalam menjamin mutu beras yang dijual, sehingga mutu terjamin untuk standar penyaluran.

"Kami sudah siap menuju kesana, artinya jika konsep tersebut dikembalikan ke Bulog kami siap, apalagi kini kami memiliki teknologi rice to rice membuat kualitas beras kuar terjamin," kata Imam.

Di sisi lain, Bulog terus mematangkan penjualan komersilnya dimana beberapa hal yang dilalukan Bulog seperti penjualan online dan e-commerce. Selain itu rencana penambahan 22 lokasi gudang beras baru untuk menyerap beras Bulog.

Imam berharap pemerintah bisa membenahi dari sektor hulu ke hilir sehingga peran Bulog bisa lebih optimal.

https://money.kompas.com/read/2019/12/12/141350026/beras-menumpuk-dpr-minta-jokowi-ubah-program-bpnt

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke