Edhy Prabowo Khawatir Pembangunan Pom Bensin Nelayan Dikuasai Preman

Namun di sisi lain ia menyadari, bila pom bensin tersebut tak dibangun, nelayan akan semakin sulit mendapatkan bahan bakar minyak untuk mengoperasikan kapal.

"Nanti mereka berhadapan dengan preman yang ada di situ, yang pegang wilayah. Saya enggak bicara tentara atau polisi," kata Edhy Prabowo di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Edhy menyebut, biasanya preman-preman lebih berkuasa dibanding pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan formal di lapangan.

Pasalnya kata Edhy, penguasaan BBM oleh para preman bukan kejadian baru. Ia mengatakan, hal tersebut pernah terjadi di daerah pemilihannya saat masih menjabat anggota DPR.

Hasilnya, para nelayan yang seharusnya dapat menikmati pasokan bahan bakar minyak di SPBN-SPBN itu justru tak kebagian.

"Saya lihat dulu dibuat SPBN. Setelah SPBN berdiri nelayan enggak kebagian. Saya tahu hilangnya ke mana, tapi saya enggak tahu apakah ada kerja sama dengan pemilik SPBN dengan pasar di situ," kata Edhy.

Apalagi politikus Partai Gerindra itu mengatakan, tak hanya nelayan yang membutuhkan BBM, namun juga masyarakat umum.

Dia pun menyamakan kejadian itu dengan kasus pupuk subsidi. Dia bercerita, Sumatera Selatan merupakan daerah penghasil pupuk terbesar, namun petaninya hanya mendapat jatah 40 persen dari pupuk itu.

Sementara 60 persennya dijual ke pasaran. Sebab bila dijual ke pasaran, distributor pupuk mampu mendapat untung Rp 2.000 dibanding dijual ke petani dengan keuntungan Rp 250.

"Yang 60 persennya ke mana? saya yakin bocor karena banyak perkebunan di situ. Bisa terbayang orang lebih menggiurkan dapat untung sampai Rp 2.000," kata dia

"Sama seperti BBM. Padahal membuat SPBN itu bisa minta anggaran KKP dan bisa minta Pertamina," sambung Edhy.

Untuk itu, dia meminta semua pihak terkait untuk mampu mengontrol SPBN yang telah dibangun maupun yang akan dibangun.

"Kita harus punya langkah. Apakah kita gandeng komunitas besar atau dengan apa? Kalau masalah bangun SPBN bisa minta anggaran KKP atau minta Pertamina nanti saya koordinasikan ke Kementerian BUMN. Yang paling penting apa benar bisa dikontrol?," pungkasnya.