Ini yang Dilakukan Pemerintah China untuk Hindari Gelombang PHK Massal

HONG KONG, KOMPAS.com - Pemerintah China bakal melakukan apapun untuk melindungi ekonomi negaranya pada tahun 2020, termasuk langkah untuk menghindari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal.

Dilansir dari CNN, Senin (13/1/2020), dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah telah memberikan terobosan untuk penguatan ekonomi China. Hal itu berupa pengurangan tarif yang dapat membantu meringankan kenaikan harga.

Ada juga penurunan suku bunga yang dapat memicu lebih banyak pinjaman bank. Di sisi lain, Dewan Negara China bulan lalu meminta pemerintah daerah untuk berusaha sekuat tenaga mencegah PHK besar-besaran tahun ini sebagai prioritas kebijakan utama negara itu.

China disebut dapat menghadapi insiden besar yang tak terduga jika gelombang pengangguran banyak terjadi. Ini akan menigkatkan angka kejahatan di negara tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengatakan, perusahaan harus menciptakan 11 juta pekerjaan baru setiap tahun untuk menjaga para pekerjaan tetap pada jalurnya.

Sementara data pengangguran resmi China hampir tidak bergerak selama beberapa tahun terakhir, berkisar antara 4 persen sampai dengan 5 persen pengangguran di Beijing. Hal ini lantas dikaitkan dengan kekhawatiran perlambatan ekonomi tahun ini.

"Beijing jauh lebih khawatir tentang kriminalitas daripada tentang membengkaknya utang, yang pada satu titik tampaknya menjadi prioritas," kata David Zweig, direktur Transnational China Consulting Limited dan profesor emeritus di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong.

Protes besar yang berbulan-bulan terjadi di Hong Kong, yang mengakibatkan pejabat setempat melakukan resesi pada November 2019 lalu sebagai resesi tahunan pertamanya dalam satu dekade.

Protes berfokus pada seruan untuk kebijakan demokrasi yang lebih luas. Namun, faktor ekonomi seperti melonjaknya biaya perumahan dan pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif memicu rasa ketidakpuasan, khususnya di kalangan kaum muda.

"2020 akan menjadi sangat sulit, dan pengangguran massal mungkin merupakan masalah yang paling ditakuti," kata Frank Ching, seorang komentator politik China dan asisten profesor di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong.

Ia menyebut hal ini bukanlah hanya masalah ekonomi, namun bisa berkembang menjadi masalah politik.

Pengangguran massal yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang semakin parah dan kegagalan bisnis di China, dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial dan menimbulkan keresahan yang lebih besar serta mengguncang legitimasi rezim Tiongkok.

Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2019 melambat ke laju terendah sejak 1992.

Pertumbuhan 6 persen masih dalam kisaran target pemerintah dari 6 persen menjadi 6,5 persen untuk tahun ini.

Gao Shanwen, kepala ekonom untuk perusahaan riset Essence Securities yang berbasis di Shenzhen, berharap ekonomi China bisa terus tumbuh, ia memperkirakan pertumbuhan PDB tahunan untuk dekade berikutnya rata-rata tidak akan melebihi 5 persen.

Gao menyarankan, China harus bekerja sangat keras untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan di atas bahkan 4 persen, setidaknya dua poin persentase lebih rendah dari apa yang diharapkan akan ditetapkan Beijing sebagai tujuan untuk tahun ini.